Aneh Nih, Ombudsman Sepertinya Larang Warga Bodetabek Vaksin Di DKI 

RN - Keterbukaan DKI Jakarta untuk warga luar daerah vaksin bakal terhenti. Sebab, Ombudsman DKI Jakarta mengkritisi metode vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota.

Ombudsman menilai semestinya pendaftaran vaksinasi bisa diprioritaskan untuk warga KTP Jakarta.

"Pendaftaran online melalui Aplikasi JAKI dan keterbukaan Jakarta untuk melakukan vaksinasi bagi warga luar membuat vaksinasi di Jakarta kurang memfokuskan target vaksinasi bagi warganya sendiri, sehingga baru mencapai 60% dari target vaksinasi warga Jakarta untuk dosis pertama dan sekitar 25% yang menerima dosis 2," kata Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho dalam rilis tertulis, Jumat (16/8/2021).

Teguh menyebut hal ini berpengaruh terhadap rendahnya jumlah warga asli atau ber-KTP DKI yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Sebab, pendaftaran online via JAKI diminati oleh warga non-DKI Jakarta, khusunya warga asal wilayah aglomerasi Bodebek.

"Ketersediaan vaksin yang melimpah di Jakarta dan kemudahan pendaftaran bagi warga non-DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksin di Ibu Kota tersebut menjadi pekerjaan dua kali karena harus dilakukan pemilahan data ulang termasuk data warga wilayah penyangga (bodetabek) dari total penerima vaksin di Jakarta," sebutnya.

Teguh mengatakan saat ini vaksinasi dosis pertama di DKI Jakarta tembus 9.017.051. Sedangkan dosis kedua 4.260.251. Kendati demikian, dia menganggap DKI masih belum mencapai herd immunity.

"(Karena) 3,7 juta di antaranya adalah warga non-DKI Jakarta dari total target warga (KTP DKI) usia di atas 12 tahun yang bisa divaksin sejumlah 9.007.307," jelasnya.

"Pencapaian ini baru pelampauan dari jumlah vaksin yang disediakan Kementerian Kesehatan untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri sebesar 8.941.211 dosis. Belum capaian target angka minimum herd immunity warga DKI sendiri," sambung Teguh.

Ombudsman meminta Pemprov DKI fokus pada vaksinasi Covid-19 bagi warganya. Sebab, lanjut Teguh, masih ada 3 jutaan warga DKI Jakarta yang harus divaksin.

"Biarkan warga penyangga diurus oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga mereka juga bisa membuat program vaksinasi yang lebih mudah diakses seperti di puskesmas-puskesmas wilayah mereka karena jumlah vaksinnya memadai dan tidak harus pergi ke Jakarta untuk mendapat vaksin," jelas Teguh.