Berebut Posisi Jubir Jokowi Pasca Fadjroel Jadi Calon Dubes
RN - Fadjroel Rachman jadi calon duta besar (Dubes). Jika terpilih secara otomatis posisi juru bicara alias jubir Presiden Jokowi kosong.
Beberapa parpol pendukung kabarnya siap mendorong calon jubir. Bahkan ada juga relawan yang ikut mendorong nama calon jubir.
Diketahui, daftar 33 calon duta besar Republik Indonesia (RI) tercantum nama Fadjroel Rachman. 33 nama calon dubes RI yang beredar sudah dibenarkan oleh pimpinan Komisi I DPR RI. Ke-33 nama tersebut kabarnya bakal jalani uji kelayakan di Komisi I pada Juli 2021.
BERITA TERKAIT :Teriakan Usir Dubes AS Dari Jakarta Nyaring Terdengar
Biadab, Al-Quran Dibakar Di Depan Masjid Lalu Buat Lap Sepatu
Dari nama-nama tersebut, ada sejumlah nama lain seperti Ketua Kadin Rosan Roeslani yang bakal jadi calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan nama Zuhairi Misrawi calon Dubes RI untuk Tunisia. Sementara nama Fadjroel Rachman tertulis bakal menjadi calon Dubes RI untuk Kazakhstan.
Fadjroel Rachman mengaku tak masalah ditempatkan di mana saja oleh Presiden Jokowi. Fadjroel mengatakan tugas negara yang diberikan Presiden Jokowi merupakan tugas mulia.
Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut kemungkinan tidak ada lagi jabatan jubir Presiden Jokowi setelah Fadjroel Rachman menjabat dubes RI.
"Mungkin tidak (ada jubir presiden lagi), karena nanti pasti apa Bapak Presiden menunjuk lagi staf khusus bidang komunikasi atau tidak, tapi saya kira insyaallah berjalan seperti biasa saja," kata Ngabalin kepada wartawan, Sabtu (26/6/2021).
Ngabalin menceritakan selama setahun lebih ini Presiden Jokowi kerap menyampaikan pernyataannya secara langsung. Oleh sebab itu, jabatan jubir presiden kemungkinan besar tidak ada lagi setelah Fadjroel Rachman menjadi dubes.
"Iya (mungkin tidak ada), karena tugas jubir itu kan kalau nggak salah sebetulnya hampir setahun atau setahun lebih ini, itu kan langsung diambil oleh Bapak Presiden," imbuhnya.
Menurut Ngabalin, bahwa selama ini Presiden Jokowi memberikan pernyataan dan penjelasan secara langsung. Mensesneg, Mensekab, KSP, hingga staf khusus bidang komunikasi kemudian menguatkan pernyataan Presiden Jokowi jika ada pertanyaan publik.
