PMII Tuding RSUD SMC dan Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya Manipulasi Data Covid-19
RN - Aksi demo kali ini, PMII menindaklanjuti gerakan pertama pada persoalan manipulasi data pasien Covid-19 diwilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Ternyata, kenyataannya memang benar adannya bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SMC dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya diduga telah melakukan manipulasi data pasien Covid-19.
Pergerakan PMII yang dilakukan Mahasiswa-Mahasiswi merupakan gerakan sebagai peringatan bagi Dinas Kesehatan dan RSUD SMC Tasikmalaya.
BERITA TERKAIT :Corona Marak Lagi Di Singapura, Bikin Parno Aja Tuh Virus
Diberi Penghargaan Oleh Jokowi Soal Perang Lawan Corona, Kini Tidur Dibui Karena Dituduh Korupsi APD
Dikarenakan, berbicara Covid-19 sudah menjadi isue Nasional, bahkan juga Internasional. Akan tetapi, setelah PMII analisis terlebih dahulu justru banyak sekali ketimpangan baik di wilayah Anggaran yang berujung esensi pemanfaatan.
“Kami bahkan dari Forum Komisariat dan Rayon Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan dua kali gerakan. Lalu, kami hanya ingin meminta transfaransi dan bentuk tunggung jawab dari pihak Dinkes dan RSUD. namun, sampai kini tidak ada respon sama sekali. Itu semakin menandakan bahwasanya Dinkes dan RSUD kini sedang tidak baik-baik saja,” papar Givan selaku Korlap Aksi, Kamis (17/6/2021).
Givan menambahkan, pihaknya dalam aksi tersebut, hanya ingin meminta penjelasan dan pertanggung jawaban terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur yang mewakili pihak RSUD (SMC).
“Hasil dari pada laporan-laporan masyarakat yang tidak menerima hasil dari putusan status data positif, sayangnya tadi kantor dinas kesehatan sedang kebetulan di WFH kan (biasalah)," tutur Givan.
Lebih dari itu, sambung Givan, praktik kecurangan soal penanganan dan pendataan data pasien Covid-19 bisa saja terjadi kemungkinan besarnya ada dan nyata. Karena isu kesehatan merupakan isu yang menarik dalam konstalasi waktu ini dan seringkali menjadi alat politik.
Givan menegaskan bahwa dengan RSUD sering pula dihadapi dengan tuntutan untuk menjadi revenue center bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Kendati demikian, kata Givan disamping itu PMII bagian dari kaum tertindas yang berjuang untuk menjadi manusia, sekaligus memperbaiki keadaan kaum penindas yang telah menghilangkan kemanusiaan melalui penindasan.
"Adapun tuntutan PMII yakni untuk meminta dihadirkannya Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD SMC serta adanya WFH dadakan yang dimana kemudian salah satu bentuk kekecewaan dari saya selaku korlap mewakili massa aksi dan kemudian penyegelan juga dilakukan pada ruangan Kepala Dinas dan halaman kantor Dinas Kesehatan," ungkapnya.
Setelah kajian-kajian panjang dan analisis panjang-panjang memang variabelnya cukup menarik juga.
“Saya kira ada upaya mengeruk keuntungan oleh sejumlah pihak lembaga terkait di tengah pandemi Covid-19 yang disebabkan Virus Corona. Karena, dalam keputusan menteri kesehatan No: HK.01.07/ Menkes/4344/2021 disana ada sebuah juknis klaim pengganti biaya pelayanan pasien covid-19 dan saya bersyukur ketika kemensos tepatnya pada tanggal 2 Maret menyetop pemberian bantuan santunan kepada ahli waris pasien Covid-19 menurut saya sudah tepat serta tidak ada lagi oknum nakal yang memanfaatkan kematian pasien untuk meraup keuntungan lewat bantuan santunan bagi ahli waris pasien Covid-19," imbuhnya.
Dan bisa dibayangkan, lanjut Givan, jika separuh dari data resmi yang diajukan ternyata bukan pasien covid-19 berapa besar uang yang bisa diraup para oknum nakal tersebut.
“Tentunya, saya pikir mengenai persoalan jaminan kesehatan kita sudah di komersilkan dan ini menjadi bentuk kewaspadaan kita dan menjadi peringatan besar terhadap pemerintah," paparnya.
Terakhir, praktik manipulasi data pasien Covid-19 yang meninggal atau tidak meninggal ini memang harus dihentikan agar tidak ada penyalahgunaan Anggaran Negara.
"Kita semua tidak menginginkan adanya skandal Bantuan Sosial (Bansos) jilid kedua," pungkasnya.
