Nah Lho, Hanya Bank DKI Yang Bikin Laporan Keuangan Ke Publik

RN - Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai banyak BUMD di DKI Jakarta tidak bikin laporan keuangan. Harusnya, laporan keuangan itu bisa dilihat publik. 

Dari sekitar 25 BUMD kata aktivis anti korupsi ini, hanya Bank DKI yang update. Uchok menyebut seperti Food Station Tjipinang Jaya atau Food Station, Perumda Pasar Jaya, Dharma Jaya, Jaktour dan Jakarta International Expo (JIExpo).

"Saya hanya bisa melihat secara umum ya Bank DKI. Yang lain kalaupun ada laporan lama, web mereka hanya diisi acara-acara saja," terang Uchok. 

BERITA TERKAIT :
Kapolda Metro Minta Polisi Netral, Sikap APK Banten Harus Tiru Jakarta?

---

Jurus Mabok Kubu Lawan Untuk Merusak Pilkada Banten, Airin Korban Kampanye Hitam

---

Pernyataan Uchok saat acara diskusi para aktivis Jakarta. Program Kongkow Anak Jakarta itu membahas soal 'Membedah Borok BUMD'.

Acara di Posko Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Jalan Kramat Baru Raya 5, No 15, Johar Baru, Jakarta Pusat, itu digelar Rabu (2/6) dengan menggunakan protokol kesehatan (prokes). 

Amir Hamzah melanjutkan, seharusnya BUMD sebagai perusahaan daerah mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan. "Jangan hanya mengharap modal daerah atau PMD," tegasnya.

Amir mempertanyakan kinerja direksi dan komisaris yang hanya berharap PMD. "Buat apa kalau cuma ngarep duit PMD," terangnya.

Bos BUMD Harus Ada Gebrakan

Koordinator Program Kongkow Anak Jakarta, Agung Nugroho mengatakan, program kongkow ini untuk membuka ruang diskusi para aktivis. "Peserta kita batasi karena terkait prokes," tegasnya di lokasi acara, Selasa (2/6).

Kongkow Anak Jakarta terang Agung dihadiri oleh berbagai kalangan dari aktivis 98, LSM, ormas hingga mahasiswa.

"Ini adalah bagian dari kepedulian aktivis untuk perkembangan ibukota ke depan. Ruang diskusi ini untuk membuka pikiran kita melihat titik masalah demi kepentingan rakyat Jakarta," bebernya. 

Era pandemi Corona ini kata Agung, BUMD harus mampu berkarya, inovatif dan kreatif dalam menopang perekonomian warga. "Komisaris dan direksi BUMD wajib melakukan gebrakan untuk perekonomian rakyat. Jangan lagi ada BUMD yang menjadi beban gubernur," terang aktivis 98 ini. 

Saat ini kata Agung, banyak asumsi dan fitnah kalau BUMD DKI digunakan untuk kepentingan Anies maju Pilpres 2024. "2024 masih jauh, tapi fitnah sudah berserakan," terang Agung. 

Agung melanjutkan, jangan sampai BUMD yang menjadi aset Pemprov DKI Jakarta terseret arus politik liar oknum yang memanfaatkan jabatannya. "Siapapun gubernur-nya, BUMD itu harus jalan dan menjadi pendobrak perubahan ekonomi rakyat Jakarta," ungkapnya.

Terkait kasus Perumda Sarana Jaya yang saat ini ditangani KPK terang Agung, itu adalah persoalan hukum yang menjadi tanggung jawab pribadi. "Biarkan KPK bekerja, KPK itu bergerak berdasarkan alat bukti. Kami menduga ada agenda setting untuk menjatuhkan Anies dengan memainkan opini hoax," tukasnya.

Agung mencontohkan, konsep Anies soal kolaborasi sejalan dengan semangata Bung Karno soal gotong royong.

"Era pandemi Corona ini banyak perusahaan stag dan bangrut lalu melakukan PHK. Bagaimana BUMD harus bertahan hidup, ya direksi dan komisaris harus melakukan inovatif dan tidak lagi jadi beban Pemprov DKI. Intinya BUMD harus bisa meningkatkan PAD bagi DKI Jakarta" tambahnya.