Di Banten, Masker Aja Dikorupsi, Wahidin Murka
RN - Gubernur Banten Wahidin Halim murka. Dia mengancam akan memecat para pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) yang terlibat dugaan korupsi masker.
Ada sekitar 20 pejabat di Dinkes yang kini dalam bidikan. Diketahui, pejabat eselon III dan IV di Dinkes ramai-ramai mengundurkan diri imbas kasus mark up masker Rp 3,3 miliar yang disidik Kejati Banten. Ada dua puluh pejabat yang menandatangani surat pengunduran itu dan ditujukan ke gubernur dan wakil gubernur Banten.
Kedua puluh orang yang menandatangani menyampaikan bahwa mereka selama ini bekerja telah maksimal sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan dengan penuh tekanan dan intimidasi. Kondisi itu membuat mereka bekerja tidak nyaman dan penuh ketakutan.
BERITA TERKAIT :Pilkada Banten Dirusak Dengan Politisasi Hukum, Aktivis 98: Kita Tau Siapa Pemainnya
Visi Misi Airin Lebih Klop Ke Prabowo, Sony Asal Jeplak Dan Gak Paham Banten?
Kejati Banten memang saat ini menyidik kasus pengadaan masker. Sudah ada tiga tersangka yaitu Lia Susanti selalu PPK Dinkes, Agus Suryadinata dan Wahyudin Firdaus dari PT RAM.
"Besok akan kita bahas, mereka akan kita nonjobkan atau kemungkinan bisa kena pecat kalau memang memenuhi unsur ketentuan dan kita akan segera mencari penggantinya. Harusnya kalau seorang pengabdi, konsekuensi apapun yang akan terjadi mereka tetap mengabdi, ini kan seperti tentara yang desersi ketika negara memerlukan pengabdian mereka, kita sekarang sedang berperang melawan Covid-19, oleh karena itu akan kita bahas segara," kata Wahidin dalam keterangan kepada wartawan di Serang, Banten, Selasa (1/6/2021).
Wahidin mengaku tidak bisa memberikan toleransi usulan pengunduran diri para pejabat tersebut karena menyinggung perasaan masyarakat apalagi saat ini sedang ada pandemi. Ia anggap usulan diri pegawainya itu terlalu gampang mengambil sikap.
"Saya pelajari pengunduran diri ini bukan semata-mata karena solidaritas karena temannya ditahan. Mereka-mereka adalah orang-orang lama yang kinerjanya sudah kita tahu tidak mau mengubah mindsetnya dengan upaya pemerintah provinsi dalam memerangi korupsi, meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan administrasi pemerintahan yang baik," ujarnya.
Jika dalam pemeriksaan nanti ada indikasi bahwa mereka enggan berpartisipasi dalam melawan pandemi atau ada faktor lain, ia tidak segan melakukan pemecatan. Ia menyinggung bahwa pengunduran mereka terkesan tidak memiliki jiwa pengabdian.
"Kalau terbukti ada faktor-faktor lain dari pengunduran diri ini, maka akan saya non-jobkan atau bisa juga dilakukan pemecatan," katanya.
