Yang Mudik Lalu Balik Lagi Ke Jakarta Segera Lapor Pak RT 

RN - Warga DKI Jakarta yang mudik dan balik lagi diminta lapor ke RT dan RW. Hal ini dilakukan untuk melakukan screening dengan testing.

Diketahui, Corona di DKI sudah landai. Per hari yang positif sudah di bawah 200 kasus. Screening dengan testing untuk menghindari ledakan Corona pasca mudik.

Sementara di beberapa wilayah ibu kota, warga sudah mulai memasang spanduk bertuliskan bagi pemudik wajib menunjukan surat bukti Swab negatif. Jika tidak maka si pemudik harus melakukan tes antigen atau Swab.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga melaporkan kedatangnya sepulangnya dari mudik ke kampung halaman. Hal itu untuk pendataan penduduk yang kembali ke Jakarta.

"Data Warga dari @dkijakarta. Halo warga Jakarta! Ada pengumuman dari @dukcapiljakarta," tulis Anies dalam akun Instagram @aniesbaswedan dikutip Senin (17/5/2021).

Anies menjelaskan, bagi warga yang sudah di Jakarta setelah kembali dari kampung halaman diminta laporkan kedatangannya kepada pengurus RT/RW agar bisa didata melalui aplikasi "Data Warga" selama 2 minggu ke depan.

Hal itu, lanjut Anies, akan membantu pihaknya untuk mendata penduduk yang sudah kembali ke Jakarta.

Data dari Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia sebanyak 467.849 warga DKI yang mudik merayakan lebaran di kampung halaman sebelum masa pelarangan mudik. Sedangkan sebanyak 657.873 warga DKI yang mudik saat pemberlakuan larangan mudik. 

Rekan Indonesia memperkirakan sebanyak 1,6 juta orang akan membanjiri DKI Jakarta saat arus balik pemudik. Dan ini akan membawa dampak ledakan angka positif di DKI Jakarta, jika tidak benar-benar terpantau dengan baik. 

Sebelumnya Ketua Nasional Rekan Indonesia, Agung Nugroho mengaku khawatir kalau Dinkes tidak serius bekerja. Karena selama ini pola Dinkes hanya pencitraan di depan gubernur.

Agung menyebut Dinkes selama ini sangat lemah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari soal pencegahan COVID-19 sampai soal pentingnya vaksinasi. 

"Padahal dalam hal preventif dan promotif kesehatan itu menjadi tanggungjawab Dinkes sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia" jelas Agung.