RN - Koalisi parpol Islam untuk 2024 lagi digagas. PKS dan PPP yang menjadi motor gerakan tersebut mulai ancang-ancang.
Kabar beredar, larisnya jualan PKS dan PPP lantaran isu reshuffle yang akan dilakukan Jokowi. Kocok ulang kabinet itu bakal mendepak beberapa menteri.
Ide koalisi parpol Islam pasca petinggi PKS bertemu dengan PPP di Markas PKS, Pasar Minggu, Jaksel, Rabu (14/4/2021). Ahmad Syaikhu dan Suharso Monoarfa sepakat membentuk koalisi parpol Islam 2024.
BERITA TERKAIT :Olly Dan Azwar Anas Licin, Puan Tak Membantah Kader PDIP Masuk Kabinet Prabowo
Demokrat Gabung PDIP, Dorong Tri Gempur Jago PKS Di Kota Bekasi
"Kami menyambut baik wacana itu untuk membangun poros kekuatan demokrasi. Asal tidak berhenti pada sebatas wacana, PKB menyambut baik dan siap gabung," tegas Jazilul Fawaid, Waketum PKB & Wakil Ketua MPR RI kepada wartawan.
"PKS prinsipnya adalah partai yang visinya rahmatan lil'alamin. Kita ingin menyambut siapa pun yang ingin bergabung, inikan masih panjang dan perlu penjajakan," Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi.
Bicara kekuatan di parlemen, parpol Islam memang tidak sebesar partai berbasis nasionalis seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem dan Demokrat.
Kekuatan Parpol Islam di DPR yakni PKS: 50 kursi dengan jumlah suara: 11.493.663 (8,21 persen). PKB: 58 kursi dengan jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen).
Sementara PPP: 19 kursi dengan jumlah suara: 6.323.147 (4,52 persen) serta PAN: 44 kursi dengan jumlah suara: 9.572.623 (6,84 persen).
"Saya selalu menyambut baik setiap gagasan dan niat untuk menyatukan partai-partai Islam, baik dalam bentuk koalisi, aliansi, bahkan peleburan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan," tegas Yusril Ihza Mahendra yang menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).
Sementara PAN nampaknya menolak. Partai yang dikabarkan akan mendapatkan jatah menteri dari Jokowi saat reshuffle ini enggan bergabung.
"PAN tidak akan ikut wacana poros Islam. Semua pihak harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek untuk 'dijual' ke publik. Akan lebih elok menjual gagasan ketimbang politik identitas," ucap Viva Yoga Mauladi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.
