RN- Sejumlah massa mengatasnamakan Angkatan Muda Peduli Bangsa (AMPB) menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/4/2021).
Mereka datang di pintu gerbang KPK sekitar pukul 14.13 WIB dengan membawa berbagai spanduk yang berisi desakan agar lembaga antirasuah mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan 1000 bus bantuan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) di 34 Provinsi yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Mereka juga meminta KPK segera menelusuri kabar tak sedap soal keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub, Djoko Sasono dalam pengadaan bus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pasalnya, bus-bus BRT (Bus Rapid Transit) tersebut kini mangkrak karena tak layak pakai.
BERITA TERKAIT :Korupsi Covid-19 Di Kemenkes, KPK Jangan Ragu Borgol Para Pemain APD?
Pernah Minta Duit Rp 50 M Ke SYL, Firli Kapan Ditangkap Nih?
Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPB Jhosua Silalahi mengungkapkan, kasus proyek pengadaan Bus BRT di Kemenhub terjadi pada tahun 2015 silam. Namun, hingga kini Djoko Sasono yang saat itu menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub tidak pernah tersentuh hukum. Padahal, dalam catatan AMPB ada dugaan kerugian negara hingga Rp4,2 triliun.
"Sebelum Djoko Sasono menjadi Sekjen Kementerian, dia sudah bermasalah karena kasus proyek mangkrak pengadaan bus. Dia sudah bermasalah dari dulu, tetapi kenapa masih bebas berkeliaran," ujar Koordinator Nasional AMPB, Jhosua Silalahi di depan gedung KPK, Senin (12/4/2021).
Jhosua bahkan menyebut, berdasarkan audit di internal AMPB, pihaknya menemukan sejumlah bukti terkait dugaan adanya pesekongkolan dalam tender pengadaan bus yang rencananya diperuntukkan untuk angkutan umum massal tersebut.
Karenanya, dia mendesak KPK agar turun tangan membongkar peran Sekjen Djoko Sasono dalam skandal mega korupsi di Kementerian Perhubungan itu, mengingat yang bersangkutan statusnya adalah sebagai orang nomor dua di Kemenhub.
Lebih jauh, Jhosua menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi korupsi ini setelah Djoko Sasono menjadi Sekjen bersama anak buahnya, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan Harno Trimadi yang makin menjadi-jadi.
Jhosua juga mengaku telah melakukan investigasi terkait dugaan korupsi ini. Hasilnya, AMPB menemukan indikasi peranan Djoko Sasono sejak tahun 2016 hingga 2020 sebagai orang yang mengatur pembagian fee proyek tersebut.
"Ada indikasi Harno itu mafia tender, persekongkolan mereka dari tahun 2016 hingga 2020 diduga telah merugikan negara senilai 56,6 triliun rupiah," ungkapnya.
"Kami AMPB mempunyai data investigasi dari 2016 sampai 2020. Djoko Sasono yang mengatur pembagian fee proyek bagi yang berani mengajukan tender tertinggi di Kemenhub," beber dia.
Karena itu, Jhosua meminta KPK segera melakukan bersih-bersih di lingkungan Kemenhub. Karena menurutnya, kasus ini sangat meresahkan Pemda yang merasa menjadi korban, namun tidak berani bersuara.
Untuk diketahui, dalam aksi ini, tiga orang perwakilan massa juga diterima langsung oleh Staf Humas KPK, Ibu Hani. Selain melaporkan kasus ini, mereka juga menyerahkan berkas terkait dugaan adanya korupsi dan rangkap jabatan di Kementerian yang digawangi Budi Karya Sumadi tersebut.
