RN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Untuk tahap awal sekolah yang diizinkan tatap muka masih terbatas, sekitar 50-100 sekolah saja seluruh Jakarta.
“Nanti kita lihat, bisa sampai 50 sekolah bahkan mungkin bisa sampai 100. Kita lihat berapa, nanti konfigurasinya mewakili wilayah dari SD sampai SMA, bahkan tersebar di seluruh Jakarta percontohan percontohan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta,di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/3/2021).
Dia menyebut nantinya batas maksimal jumlah anak sekolah tatap muka hanya sekitar 50 persen, itupun dengan catatan mendapat izin dari orangtua. “Batasnya ada nanti 50 persen, nanti dapat persetujuan dari semua pihak, dari kesehatan, epidemiolog, semua termasuk para orang tua,” kata Ariza.
BERITA TERKAIT :Ia juga menyatakan, Pemprov DKI masih memiliki banyak waktu untuk melakukan kajian apakah sekolah di Jakarta dimungkingkan untuk dibuka kembali.
“DKI masih lakukan pengkajian pencermatan, penelitian apakah nanti dibuka atau tidak nanti kita lihat. Ini kan masih bulan Juli, masih ada waktu cukup,” terangnya.
Sebelumnya, menyusun pilot project sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.
“Dinas pendidikan sedang merumuskan satu piloting, satu pola sebagian sekolah nanti akan kita coba untuk tatap muka,” kata Riza.
Dia menyebut, nantinya tidak hanya pilot project melainkan apabila sekolah jadi dibuka, maka akan dilakukan secara terbatas.
“Sedang dipelajari, dicermati, dipersiapkan sekolah mana, dari SD sampai SMA mana yang dimungkinkan dalam jumlah terbatas. Ini ini upaya kita coba dulu sebelum memulai tatap muka secara menyeluruh. Itu sedang kita rumuskan bersama dan sedang kita pelajari lebih dalam lagi agar piloting nanti, tatap muka bisa berlangsung dengan baik,” terangnya.
Saat ini, kata Ariza, Pemprov menggandeng berbagai pihak dari pemerhati pendidikan hingga LSM untuk meminta pendapat terkait rencana sekolah tatap muka.
“Terkait sekolah tatap muka ini masih dalam pembahasan terus, kami terus diskusikan bersama dengan dinas pendidikan, dengan penggiat pendidikan, NGO, LSM semua pemerhati, masyarakat, orang tua, wali kita libatkan,” tutupnya.