Langgar Jalur Sepeda, Kasudinhub Jakpus Sesalkan Perilaku Bandel Goweser
RN - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Syamsul Mirwan menyesalkan banyaknya pegowes yang keluar dari jalur khusus sepeda di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin.
Syamsul mengatakan, sebelum dibuat jalur khusus secara permanen, banyak masukan dan tuntutan dari pegowes kepada Pemprov DKI untuk menyediakan jalur tersebut. Namun, setelah jalur tersedia kini, ucap Syamsul, mereka tetap mengunakan jalur kendaraan lain.
"Dulu kan mereka nuntut jalur sepeda. Ini sudah kita kasih yang permanen, sudah diprioritaskan, kok tidak dimanfaatkan, malah banyak yang keluar jalur," kata Syamsul kepada wartawan, Senin (8/3/2021).
BERITA TERKAIT :Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Syamsul menyebutkan, kebanyakan goweser yang melanggar itu mereka yang bersepeda secara berkelompok. Ia mengungkapkan, meski petugas sudah di siagakan di jalur sepeda, namun ketika mereka ditegur lantaran melanggar, mereka mengabaikan teguran petugas.
"Jadi mereka ini biasanya yang ramai-ramai konvoi dari komunitas, tidak mau pakai jalur sepeda, sudah ditegur petugas tapi tidak dihiraukan," ungkapnya.
Lebih lanjut Mirwan berharap, masyarakat Jakarta, terutama para goweser untuk sadar mematuhi ketentuan bersepeda yang sudah di tetapkan Pemprov DKI. Ia pun menyinggung pegowes yang hobi ngebut untuk menggunakan tempat yang telah disediakan.
"Harusnya jadi kembali ke kesadaran masyarakat. Jalur sepeda sudah dibuat ya harusnya dipakai. Kalau mau keluar jalur kebut-kebutan kan sudah ada tempatnya di Velodrome, jangan di jalan raya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan ketertiban di jalur sepeda membutuhkan kerja sama dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan regulasinya.
"Kami sudah menyiapkan regulasi untuk jalur khusus pesepeda, tapi memang masih banyak kekurangan dengan banyaknya pelanggaran termasuk pesepeda yang keluar jalur dan koridor. Namun semuanya tidak bisa dilimpahkan kepada pemprov. Kami butuh kerjasama yang baik dari masyarakat," kata Ariza di Jakarta, Minggu (7/3).
