RADAR NONSTOP - Persoalan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang bakal di gelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus mendapat kritikan pedas.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii mengatakan, berdasarkan pengalamannya dalam pembahasan APBN 2019 menunjukkan, negara tidak punya kemampuan keuangan untuk mengambil kebijakan khusus untuk tenaga honorer.
Selain itu, anggota Komisi III DPR ini juga sangat menyesalkan langkah pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. “Padahal regulasinya belum ada,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/11).
BERITA TERKAIT :Antisipasi Genangan dan Banjir, PPSU Kembangan Selatan Obok-obok Saluran Air
Jatuh Bangun Ariza Bisa Jadi Cermin Politisi Lokal Jakarta Yang Mau Melenting Ke Atas
Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningakatan kesejaheraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP). "Jika diarahkan untuk kesejahteraan pekerja honorer mungkin," tandasnya.
Sebelumnya, Koordinator Wilayah Forum Honorer Indonesia (FHI) Sumut, Andi Surbakti menyebutkan kegiatan yang digelar ini, sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan.
“Kita memang mengundang semua komponen terkait peningkatan kesejahteraan honorer, guru dan tenaga kependidikan. Kita berharap diskusi dan silaturrahmi ini dapat memberikan warna bagi pengambil kebijakan,” ujarnya dan berharap para pengambil kebijakan tergugah
hatinya.
Selain itu acara silaturrahmi dan diskusi yang dihadiri honorer baik guru maupun tenaga kependidikan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada honorer yang ada di Deli Serdang.
“Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari kegagalan demo yang dilakukan kawan-kawan di Jakarta 30 dan 31 Oktober lalu, yang tidak menghasilkan apapun,”ujarnya untuk mencari mencari solusi dalam peningkatan kesejahteraan honorer.
