Ada Matahari Kembar di DKI, Pengamat: DPRD Jangan Lemah Didepan TGUPP
RN - Persoalan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang belakangan jadi polemik ditengah masyarakat lantaran dianggap terlalu intervensi terhadap laju pemerintahan DKI, dianggap memiliki imunitas berlebih alias kebal sehingga terkesan TGUPP dan Gubernur DKI seperti matahari kembar.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan saat ini yang bisa memberikan masukan secara formal dan berkekuatan adalah DPRD DKI. Menurutnya, meskipun yang berhak mengangkat dan memberhentikan adalah Gubernur, namun DPRD secara kelembagaan yang paling mungkin mendesak Gubernur untuk mengevaluasi TGUPP.
"TGUPP dan Gubernur seperti matahari kembar, Harusnya DPRD secara kelembagaan peka dan segera desak Anies buat evaluasi mereka saat ini. Kalau suaranya seorang seperti kemarin, percuma, sekarang DPRD malah kesannya lemah juga," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/2/2021).
BERITA TERKAIT :Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR
330 TPS Pilkada DKI Dinilai Rawan, Yang Bikin Gaduh Bakal Diborgol
"DPRD punya kewenangan secara formil dan berkekuatan hukum untuk mendesak Gubernur mengevaluasi bahkan membubarkan, misalnya seperti di Sulsel, Dewan gunakan hak angket buat selesain TGUPP," sambungnya.
Lebih lanjut Trubus mengungkapkan, sepanjang pemerintahan Anies, peran TGUPP tak terlihat efektif membantu Gubernur. Bahkan ucapnya, keberadaan mereka hanya menghabiskan anggaran daerah. Ia menyebut, hanya di DKI Jakarta, TGUPP digaji dengan angka yang fantastis, namun tidak berefek.
"Di provinsi lain juga ada TGUPP, tapi saya lihat hanya Pemrov DKI yang menggelontorkan anggaran besar untuk menggaji mereka. Padahal, kerja mereka engga ada dampak signifikan buat DKI. Misalnya, saat pandemi sekarang ini, apa peran TGUPP?," Ungkapnya.
Disinggung mengenai beberapa oknum TGUPP yang dikabarkan merecoki SKPD, Trubus secara tegas meminta DPRD segera bertindak. Janga sampai, lanjut Trubus, DPRD terkesan main api jika oknum TGUPP tersebut dibiarkan.
"Kalau Dewan sama-sama diam, artinya dewan main api, ada jalur birokrasi yang engga sehat, direcoki dintervensi begitu malah bungkam,"tutupnya.
