RN - Meski menjadi wilayah penyumbang angka covid-19 tertinggi di DKI Jakarta, namun wacana lockdown akhir pekan yang belakangan kencang dibicarakan publik tidak memengaruhi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan dalam menyikapi persoalan covid-19 di wilayah yang menjadi salah satu gerbang masuk Ibukota itu.
Wakil Walikota Jakarta Selatan, Isnawa Adji mengatakan soal lockdown akhir pekan sepenuhnya menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu dikatakan Isnawa mengingat wacana tersebut hingga saat ini belum dibahas oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Soal Lockdown, kita tunggu kebijakan Pak Gubernur," ujar Isnawa saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
BERITA TERKAIT :Wow, Pemkot Jaksel Anggarkan Rp11 Miliar Buat Beli 50 Unit AC
Diprediksi Bakal Diguyur Hujan, Walikota Jaksel Tingkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Lebih lanjut Isnawa mengungkapkan pihaknya tengah fokus menekan angka covid-19. Menurutnya, untuk mengendalikannya harus terbangun kebersamaan semua pihak. Disamping itu, penegakan protokol kesehatan menjadi agenda yang massif dilakukan saat ini.
"Menekan angka covid harus terbangun kebersamaan semua pihak, semua wajib tegakkan protokol kesehatan. Tetap dirumah dan tidak penting mengadakan kegiatan berkerumun diluar," tegasnya.
Sementara itu disisi lain meski belum dibahas Gubernur, Pelaksana Harian (Plh) Walikota Jakarta Pusat, Irwandi menyatakan mendukung wacana lockdown yang pertama kali diusulkan oleh anggota Komisi IX DPR RI F-PAN, Saleh Partaonan Daulay tersebut.
"Saya mendukung. Namun dalam artian kita harus mengatur pergerakan masyarakat bukan mengatur dunia usaha," kata Irwandi saat ditemui di Kampung Tangguh Jaya RW 010 Kemayoran.
Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Selasa (2/2) mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI akan melakukan analisa terhadap wacana lockdown itu. Ia menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta akan menggelar rapat guna mempertimbangkan usulan tersebut.
"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa. Nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI.
