Soal Vaksin Mandiri, Forum Politik Indonesia: Menko PMK Jangan Melawan Presiden
RN.co- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menganjurkan adanya kontribusi swasta dalam meningkatkan imunitas pekerja. Perusahaan bisa melakukan vaksinasi untuk karyawannya sendiri guna meningkatkan produktivitas. Padahal sebelumnya Presiden telah mengumumkan bahwa vaksin covid akan diberikan gratis kepada masyarakat Indonesia.
“Vaksin mandiri ini bukan berarti masyarakat harus bayar. Tapi ada perusahaan yang diharapkan menanggung karyawannya. Toh kalau mereka nanti sudah divaksin kemudian produksinya meningkat, karena sudah tidak ada beban ancaman Covid-19. Jadi sebetulnya perusahaan juga diuntungkan,” kata Muhadjir usai acara pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen oleh pemerintah bersama Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).
Menanggapi hal ini Ketua Forum Politik Indonesia Tamil Selvan mengatakan bahwa wacana Menko PMK tersebut bertolak belakang dengan kebijakan presiden, serta seolah memberi simbol perlawanan kebijakan.
BERITA TERKAIT :Pastikan Anak-anak Sudah Terimunisasi, Petugas Puskes se- Penjaringan Sweeping Polio
Istri HRS Dimakamkan Di Megamendung Bogor, Ucapan Duka Cita Untuk Syarifah Fadhlun Yahya
"Pak Muhajir ini lupa bahwa tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden. Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa vaksin akan diberikan gratis, lalu ini ada wacana agar pengusaha yang membayar untuk karyawannya melalui jalur vaksin mandiri, ini simbol perlawanan kebijakan namanya. Seolah pemikiran Menko PMK ini lebih bijak dari pada keputusan Presiden," tutur komunikolog politik yang akrab disapa Kang Tamil ini kepada awak media, Jumat (22/1).
Kang Tamil mengatakan bahwa mekanisme rencana penerapan vaksin mandiri ini, selain memberatkan para pengusaha di masa sulitnya ekonomi akibat pandemi covid, juga rentan terjadinya penyelewengan uang negara.
"Ini beban baru bagi pengusaha dimasa krisis ekonomi akibat pandemi. Disisi lain Ini akan membuka celah penyelewengan, vaksin yang disediakan gratis oleh pemerintah, rentan dikomersialisasi dan dananya tidak masuk ke negara," jelasnya.
Disisi lain, Kang Tamil mengatakan bahwa tingkat keamanan dan tanggung jawab vaksin mandiri akan sangat beresiko dan berpotensi mencemarkan nama pemerintah.
"Poin lainnya, jangan sampai vaksin mandiri ini bermuara pada insiden dan menciderai masyarakat akibat kelalaian prosedural, lalu yang menjadi sasaran kesalahan adalah pemerintah. Ini poin penting, karena menyangkut nama baik pemerintah," sambungnya.
Lebih lanjut pengamat ini mengatakan, bahwa sebaiknya pemerintah konsen menyiapkan mekanisme teknis terkait penyebaran vaksin covid, sehingga proses antriannya bisa dipercepat.
"Saya kira, Para Menteri Jokowi terutama Menko PMK ini cukup fokus bekerja dengan apa yang sudah diputuskan Presiden, tidak perlu memberikan pemikiran baru yang kontradiktif. Lebih baik segera meramu sistem teknis penyebaran, agar proses antrian vaksin bisa dipercepat," tuturnya.
Sebelumnya Forum Politik Indonesia dideklarasikan oleh sejumlah kaum muda intelektual yang terdiri dari para aktivis 98, pengamat politik, hingga akademisi karena melihat adanya pola politisasi terhadap vaksin covid19.
