RADAR NONSTOP - Direksi BUMD yang doyan suntikan modal sebaiknya dipecat. PMD (penyertaan modal daerah) bertentangan dengan visi misi gubernur.
Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu, permintaan penyertaan modal daerah juga sebagai bukti kegagan direksi dalam mengelola BUMD.
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu.
BERITA TERKAIT :Pemprov DKI Dorong BUMD Tingkatkan Peran Sebagai Agen Pembangunan Jakarta
Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah
“Pak Anies sudah berjanji dalam kampanyenya bahwa dia tidak akan memodali BUMD, tetapi meminta badan usaha itu agar mandiri,” ujar Tom
Menurut Tom, semua BUMD telah mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, karena direksinya berlomba-lomba mengajukan suntikan modal kepada Pemerintah Provnsi DKI.
“Para direksi ini jelas sekali tidak bisa menahkodai BUMD yang mereka pimpin agar profit. Jadi buat apa mereka dipertahankan,” tegasnya.
Para direksi ini, tambah Tom, harus mengetahui bahwa BUMD didirikan pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus mencari keuntungan agar bisa menambah pendapatan asli daerah.
“Bukan malah menggerogoti APBD seperti sekarang ini,” kata Tom.
Untuk itu, katanya, Gubernur Anies Baswedan tidak perlu ragu lagi dalam mengganti semua direktur utama BUMD, karena mereka bermasalah dalam kinerjanya. “Mereka gagal total!,” ucap dia.
Selain direktur utama yang harus diganti, tambahnya, komisaris BUMD juga layak diganti, karena mereka gagal mengawasi direksi dalam menjalankan roda perusahaan.
