Ekonomi Rontok & Utang Melambung, Pak Airlangga Harus Punya Terobosan Dong  

RADAR NONSTOP - Rontoknya ekonomi menimbulkan utang yang membekangkak. Sebagai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto harus punya solusi. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang sudah Indonesia sudah tembus 6.074,56 triliun. Beberapa ekonom memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bakal mengalami krisis. 

Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti besarnya akumulasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rapuhnya ketahanan fiskal, hingga daya beli masyarakat yang rendah. 

Ekonom senior, Rizal Ramli memprediksi pada 2021 ekonomi Indonesia akan mengalami krisis yang jauh lebih serius dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu dikatakannya dalam sarasehan secara daring bertema “National Economic Outlook 2021”, Kamis (14/1).

Menko Perekonomian di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai terpuruknya ekonomi Indonesia di tahun 2021 karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan lantaran pandemi Covid-19 sehingga membuat daya beli hancur. Lalu, makin banyaknya utang pemerintah juga menjadi penyebab ekonomi Indonesia di 2021 bakal terpuruk.

Tapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto haikul yakin. Ketua Umum Golkar ini mengungkapkan tahun 2021 merupakan tahun kebangkitan ekonomi dari pandemi COVID-19. Perekonomian nasional saat ini berada dalam tren pembalikan ke arah positif meski masih terkontraksi di kuartal III.

Hal itu diungkapkan saat menjadi pembicara di acara Outlook Perekonomian: Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi di 2021, Selasa (22/12/2020).

"Pesan dari Bapak Presiden tahun 2021 tahun yang penuh opportunity, tahun pemulihan ekonomi, pemulihan ekonomi global di mana 2021 saat kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, optimis memanfaatkan peluang dan menjadi catatan serta menjadi semangat kita semua," kata Airlangga.

Utang Naik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui kalau utang pemerintah naik. Saat ini jumlah utang sudah tembus 6.074,56 triliun.

Dengan jumlah tersebut maka rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%.

"Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," tulis Sri Mulyani seperti dikutip pada buku APBN Kita, Minggu (17/1/2021).

Saat ini, Posisi utang tersebut diketahui mengalami kenaikan hingga 27,1% dibanding 2019 yang sebesar Rp4.778 triliun. Tahun 2019 lalu, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga lebih rendah, yaitu 29,8 persen.

Kemenkeu memastikan komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%. Komposisi utang saat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Secara rinci, pembiayaan utang itu didapatkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.177,2 triliun atau naik 163% dari tahun sebelumnya. Sementara pinjaman hanya Rp 49,7 triliun atau minus 667% dari periode 2019.

Untuk pembiayaan investasi selama 2020 terealisasi Rp 104,7 triliun, dari target pemerintah dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 257,1 triliun. Pembiayaan investasi ini diberikan pemerintah ke sejumlah BUMN maupun BLU akibat pandemi Covid-19.

Investasi kepada BUMN mencapai Rp 31,3 triliun, BLU Rp 31,3 triliun, dan lembaga atau badan lainnya Rp 25 triliun.

Pemberian pinjaman selama tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun, kewajiban penjaminan Rp 3,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 70,9 triliun.