Soal Vaksin, SBY; Jika Pemerintah Tak Tepati Janji, Rakyat Bisa Chaos
RADAR NONSTOP - Menyoal Vaksinasi yang akan segera dilaksanakan Pemerintah Indonesia mendapat perhatian dari Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY meminta agar Jokowi betul-betul menepati janjinya. Hal itu ia sampaikan mengingat bahwa Jokowi sudah menjanjikan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
SBY pun mengingatkan, dalam merealisasikan janjinya tersebut, ia berharap pemerintah juga memperhatikan keuangan negara dan ruang fiskal yang menurutnya sangat terbatas. Ia mengungkapkan, jika pemerintah keliru dalam melakukan perencanaan atau salah berhitung, dapat menghadirkan potensi chaos ditengah masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan hilang.
"Pemerintah tentu harus menyiapkan anggaran yang cukup besar. Apalagi Presiden Jokowi sudah menjanjikan vaksin ini gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, keuangan negara dan ruang fiskal kita sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat berat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/1/2021).
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
"Apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada rakyat harus benar-benar ditepati. Kalau tidak, misalnya karena salah perencanaan dan salah hitung, bisa menimbulkan chaos tersendiri. Hal begitu juga akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya (mistrust), Kalau ini terjadi dampaknya buruk. Masyarakat bisa panik, marah dan kehilangan harapan. Keseluruhan upaya mengatasi pandemi di negeri ini juga bisa gagal," lanjutnya.
Kemudian SBY mengatakan, vaksinasi terhadap 200 juta lebih rakyat Indonesia tidaklah mudah. Sebab itu, lanjutnya, pemerintah tidak boleh kendor dalam mengatasai covid-19. Salah satunya, dalam hal implementasi kebijakan pembatasan.
Founder Partai Demokrat ini pun berharap adanya keseragaman serta kebersamaan sikap dan tindakan dalam melaksanakan vaksinasi nantinya. Ia pun menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan butuh waktu 3,5 tahun untuk menuntaskan vaksinasi. Namun, sehari kemudian, pernyataan tersebut diralat oleh pejabat Kemenkes lainnya.
"Yang perlu diperhatikan, vaksinasi terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih tentu memerlukan waktu. Oleh karena itu jangan sampai upaya mengatasi Covid saat ini menjadi kendor, termasuk dalam menjalankan berbagai pembatasan yang diperlukan," tuturnya.
"Saya mengikuti penjelasan Menteri Kesehatan tanggal 2 Januari 2021 bahwa vaksinasi akan tuntas dalam waktu 3,5 tahun. Satu hari kemudian diralat oleh pejabat senior Kemenkes yang mengatakan bahwa vaksinasi akan selesai dalam waktu 15 bulan," sambungnya.
Namun demikian, ucap SBY, ia enggan mengomentari lebih tajam soal tersebut. Yang jelas, menurutnya, perencanaan vaksinasi dan pengendalian covid harus disiapkan dan dilaksanakan dengan baik.
"Saya tak ingin berdebat tentang realistiknya berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi di negeri ini. Timeline-nya juga seperti apa. Yang penting, segalanya mesti direncanakan, disiapkan dan dilaksanakan dengan baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, SBY mengakui bahwa kehadiran vaksin merupakan harapan baru yang akan menjadi titik balik pengakhiran pandemi covid-19. Untuk itu, SBY berharap program vaksinasi pemerintah Indonesia harus sukses.
"Hadirnya vaksin, dari berbagai jenis dan negara pembuatnya, merupakan harapan baru. Sangat mungkin vaksin dan vaksinasi menjadi titik balik (turning point) bagi pengakhiran pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Tentunya termasuk Indonesia. Karenanya, vaksinasi sebagai program pemerintah dan gerakan nasional haruslah benar-benar sukses," katanya.
Disamping itu, SBY menuturkan bahwa ada faktor lain yang menjadi tantangan serta kompleksitas vaksinasi. Antara lain; faktor geografi, demografi serta kesiapan infrastruktur kesehatan masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
"Saya mengetahui tantangan dan kompleksitas vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Misalnya faktor geografi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Juga dari segi demografi, mengingat penduduk Indonesia tersebar di berbagai pelosok tanah air dan sebagian daripadanya sulit dijangkau," ungkapnya.
"Juga keadaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk faktor transportasi, penyimpanan dan distribusi vaksin serta elemen logistik yang lain. Kapan berbagai jenis vaksin yang dipesan pemerintah datang di Indonesia, sesuai kesanggupan penjualnya, juga harus menjadi bagian dari perencanaan yang realistik," sambungnya.
Meski begitu, ia meyakini pemerintah akan mampu mengelola vaksin secara baik jika menajemen krisis dilakukan secara efektif serta bekerja tanpa mengenal waktu.
"Saya berpandangan bahwa sebenarnya pemerintah mampu (capable) untuk mengelola vaksinasi ini dengan baik. Syaratnya, lakukan manajemen krisis yang efektif serta bekerja siang dan malam. Bukan business as usual," tuturnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan jenis vaksin. SBY menilai, ada dua faktor yang mesti dipenuhi. Menurutnya, yang pertama adalah aman dan tak membahayakan, kedua adalah memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, alias manjur.
"Menurut pandangan saya, ada 2 faktor utama yang harus dipenuhi. Pertama safety, artinya vaksin tersebut aman dan tidak membahayakan bagi yang menggunakan. Sedangkan yang kedua efficacy, atau memiliki tingkat efektivitas yang tinggi alias manjur. Yang penting, penjelasan pemerintah kepada masyarakat harus gamblang, transparan dan dapat dimengerti dengan baik," pungkasnya.
