RADAR NONSTOP- Kematian enam orang pengikut Pemimpin Organisasi Front Pembela Islam(FPI), Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang terjadi pada senin dini hari di KM 50 tol Jakarta-Cikampek yang dilakukakan oleh anggota Polri tidak dapat dilihat dengan sesederhana seperti operasi penangkapan bandar narkoba.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI Jakarta), Sabar Daniel Hutahaean mengatakan hal yang terjadi sebaiknya menjadi pembelajaran penting buat kita yang bernegara.
"kalau Indonesia adalah benar negara hukum, dan ingin menegakkan supremasi hukum, haruslah segala upaya penegakkan hukumnya juga diikuti dengan adanya kepastian hukum yang konkrit dan konsisten!”, ucap Sabar.
BERITA TERKAIT :Habib Rizieq Shihab Juga Ajukan Amicu Curiae, Sidang MK Makin Seru Nih...
Senjata Ilegal Beredar Di DKI Dan Aksi Koboi Mampang Yang Viral,,,
Ia mengungkapkan, Kejadian penembakkan keenam pengikut MRS tidak dapat dipisahkan dari kejadian-kejadian sebelumnya, sebut saja saat MRS tiba di Indonesia betapa ironisnya kondisi Bandara Soekarno Hatta yang merupakan ruang publik yang harusnya diperuntukkan untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang, lumpuh, karena massa pendukung MRS tumpah ruah sampai diduga menutup sebagian akses keluar masuk Bandara saat itu dan seakan tidak ada tindakan tegas dari aparat berwenang untuk menghalau hal tersebut.
Kemudian kata Sabar melanjutkan, adanya pemberhentian beberapa Perwira Tinggi dan Menengah Polri (Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat serta beberapa Kapolres dan Kapolsek) pasca kejadian penumpukan orang di Petamburan, saat perayaan Maulid Nabi dan pesta pernikahan putri MRS yang diduga tidak mematuhi Prokes (protokol kesehata) namun saat MRS dijadwal akan diperikas oleh Pori, lagi-lagi seakan negara melalui alat penegaknya tidak berdaya, dengan MRS lagi-lagi seakan tidak menghiraukan panggilan tersebut, namun dari beberapa satement yang beredar jika MRS akan dipanggil ke Polda, massa pendukung MRS akan memutihkan Polda.
“ FPI kan seperti Ormas lainnya, dimana coba bedanya!, sementara Polri adalah alat negara, logikanya kan seharusnya tidak sesulit itu untuk menertibkannya, itu menguatkan dugaan adanya kekuatan besar yang sengaja mendalangi agar situasi republik ini keruh dan kekuatan itu levelnya hanya mampu dilakukan selevel mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden”, katanya.
Menurut Sabar, Kalau itu tetap didiamkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum negara kita. Polri harus berani dan terbuka serta profesional dalam menyikapi pengungkapan fakta atas kejadian-kejadian yang membuat kisruh bangsa kita akhir-akhir ini, antara FPI dan Penegak Hukum (Polri/TNI).
"sebagai salah satu eksekutor dalam fungsi penegakkan hukum, Polri harus ungkap dan tindak tegas siapa saja yang ingin membuat kisruh negeri ini, termasuk dugaan adanya keterlibatan mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden dibelakang kisruh akhir-akhir ini di negri kita yang tercinta" tegas Daniel.
