RADAR NONSTOP - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dipastikan kosong. PPP menilai mundurnya Edhy Prabowo bisa jadi sebagai pintu masuk untuk me-reshuffle kabinet.
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, KKP bisa menjadi pintu masuk reshuffle.
"Terkait posisi Pak EP kan untuk sementara Presiden sudah menunjuk Pak LBP untuk menjadi Plt Menteri KKP. Namun, kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri KKP, itu bisa jadi hanya mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshuffle yang memang tidak pernah ditutup kemungkinannya oleh Presiden," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).
BERITA TERKAIT :Bisnis Gurih Lobster, Modal Kecil Untung Bergelimang
MenkumHAM Kunci Operasi Parpol Yang Sedang Konflik?
Arsul menyebutkan sejumlah kriteria sosok pengganti Edhy Prabowo di KKP. Namun Arsul tak ingin menyebut nama yang cocok menggantikan Edhy Prabowo.
"Tentu yang paling penting adalah soal integritas dan punya kemauan sebagai fast learner untuk memahami tupoksi KKP, sehingga bisa langsung mengeksekusi program-programnya," ujar Arsul.
PPP, kata Arsul, menunggu pilihan Presiden Jokowi. PPP memahami memilih pengganti Edhy adalah hak Presiden.
"Soal yang mana pilihan Presiden, ya bagi PPP itu kita tunggu saja karena itu semuanya ada dalam wilayah prerogatif Presiden," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Edhy pun memilih mundur dari jabatannya sebagai menteri dan di partai.
Edhy Prabowo diketahui menjabat Waketum Partai Gerindra sebelum penetapan tersangka. Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak, termasuk ke Partai Gerindra.
"Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum," kata Edhy kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11) dini hari.
