Warga DKI Masih Banyak Ogah Pakai Masker Dan PSBB Vs Ekonomi...
RADAR NONSTOP - Vaksin terbaik dalam menghadang penyebaran Corona adalah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak alias 3M. Tapi, banyak warga yang nakal.
Pemprov DKI Jakarta akui bahwa kebijakan pengendalian Covid-19 yang selama ini dilakukan hanya berpengaruh sekitar 20 persen. Dan 80 persennya adalah kepatuhan warga untuk menerapkan protokol kesehatan 3M.
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait pandangan masyarakat terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Mei, Juli, dan September 2020.
BERITA TERKAIT :Arus Mudik Nataru Dongkrak Ekonomi Daerah, Perputaran Duit Bisa Tembus Puluhan Triliun
SBY: Blok Dunia Makin Rumit Dan Ruwet
Survei itu bertajuk 'Mitigasi Dampak Covid 19: Tarik Menarik antara Kepentingan Ekonomi & Kesehatan'. Survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada responden.
Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 5.614 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei, yaitu sebanyak 1.200 responden.
Berikut hasil survei penilaian masyarakat terhadap PSBB:
Mei 2020 :
50,6 masyarakat menilai PSBB dilanjutkan agar penyebaran Corona bisa diatasi.
43,1 masyarakat menilai PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan.
6,3 menjawab tidak tahu/ tidak jawab.
Juli 2020 :
34,7 masyarakat menilai PSBB dilanjutkan agar penyebaran Corona bisa diatasi.
60,6 masyarakat menilai PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan.
4,7 menjawab tidak tahu/ tidak jawab.
September 2020 :
39,0 masyarakat menilai PSBB dilanjutkan agar penyebaran Corona bisa diatasi.
55,0 masyarakat menilai PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan.
6,1 menjawab tidak tahu/ tidak jawab.
Dari hasil itu, dua tafsir terkait keinginan masyarakat yang menginginkan PSBB dihentikan. Pertama, masyarakat ingin ekonomi kembali secara normal karena mereka tidak memiliki pendapatan ataupun pekerjaan selama pandemi Corona (COVID-19). Kedua, masyarakat menilai PSBB tidak memberi pengaruh besar terhadap kesehatannya.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, pemprov terus menyempurnakan berbagai regulasi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Bahkan, Senin 19 Oktober besok Pemprov DKI akan memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan Covid-19.
Pemprov DKI Jakarta juga menyerahkan 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bahkan ada sekitar 20.000 bantuan personel dari TNI-Polri untuk menertibkan dan memberikan sanksi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
"Semua upaya itu ternyata menurut para pakar hanya berkontribusi 20 persen, 80 persen keberhasilan kita mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran Covid itu ada pada masyarakat," kata Ariza saat Kerja Bakti Penanggulangan Banjir di Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2020).
"Jadi sekali kita mohon warga Jakarta, tentu kami berterima kasih warga Jakarta kami lihat dibandingkan beberapa daerah, Jakarta termasuk warganya yang cukup disiplin, tapi disiplinnya perlu ditingkatkan terus, jadi sekali lagi mari kita patuh taat disiplin supaya kita bisa melakukan pelonggraan, jadi pelonggaran itu bergantung pada kepatuhan dan ketaatan kita semua," terang Ariza.
