Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co
Pro Kontra PSBB DKI

Baca Nih, Perbedaan Anies Dan Kang Emil Soal Corona 

Jany/RN | Rabu, 16 September 2020 - 09:03 WIB
Baca Nih, Perbedaan Anies Dan Kang Emil Soal Corona 
-

RADAR NONSTOP - Rem darurat membuat Anies Baswedan menjadi sasaran bully. Para menteri Jokowi seperti Airlangga Hartarto bereaksi.

Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar itu menuding anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. 

Padahal istilah PSBB sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

BACA JUGA :
Ekonomi Indonesia Baru Stabil Tahun 2022 
Kena Razia Satpol PP, Dokter Juga Gak Pakai Masker 

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza mengaku Pemprov DKI bersama Pemerintah Pusat juga telah berkoordinasi untuk membahas kebijakan apa saja yang ada selama PSBB.

Ucapan Airlangga langsung disambut beberapa kepala daerah disekitar Jakarta. Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Seusai rapat koordinasi dengan para kepala daerah se Jabodetabek, Kamis (10/9/2020), Kang Emil sapaan akrabnya menyindir pernyataan Anies  terkait perlaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) total.

Kang Emil menuding pernyataan Anies Baswedan mengenai keterbatasan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan PSBB total direspons negatif oleh pasar. Bahkan, pernyataan itu membuat pelaku pasar modal tekor Rp 300 triliun.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu geregetan melihat manuver Kang Emil. Kata dia, ada semacam persaingan untuk mendapat kredit poin ketika menyerang kebijakan dan langkah Anies dalam mengatasi Covid-19 di Jakarta. 

“Saya katakan pour politik. Apa kaitannya Ridwan Kamil dengan larinya modal asing, gak ada kaitannya, yang penting hajar Anies.” Ujarnya dalam kanal YouTubenya MSD, Senin 914/9/2020).

Said Didu mengatakan padahal Presiden Jokowi telah mengistruksikan jajarannya agar mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.

Fakta DKI Dan Jabar 

Dalam rapat terbatas penanganan Corona dan pemulihan ekonomi di saluran YouTube Setpres pada Senin (14/9/2020), Jokowi menyoroti ketimpangan kapasitas tes Corona di masing-masing wilayah. 

Ketimpangan ini bisa diartikan mana kepala daerah yang kerja menuntaskan Corona sama yang tidak. Contohnya, DKI bergerak mencari pasien dengan melakukan rapid tes dan PCR secara acak ke warga. 

Jokowi membandingkan kapasitas tes Corona di DKI Jakarta dengan provinsi lainnya. Kata dia, DKI sebesar 324 ribu sedangkan Jawa Barat (Jabar) hanya 144 ribu. 

"Ini jomplang dengan provinsi lainnya seperti Jatim (184 ribu), Jateng (162 ribu), Jabar (144 ribu), dan provinsi lainnya yang di bawah 100 ribu," aku Jokowi dalam rapat.

"Terkait dengan testing, ini minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kapasitas testing antar daerah ini ketimpangannya harus segera diperkecil. Jangan sampai ada yang sudah terlalu tinggi tetapi ada provinsi-provinsi yang lain yang masih jauh di bawahnya. Misalnya di DKI ini sudah mencapai 324 ribu, kemudian di Jatim masih 184 ribu, di Jateng 162 ribu, di Jabar 144 ribu dan di provinsi-provinsi yang lain yang masih di bawah 100 ribu," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyoroti tingginya tingkat kematian COVID-19 di Indonesia yang masih di atas rata-rata tingkat kematian global. Ada empat provinsi yang disebut Jokowi menjadi penyebab tingginya angka kematian di Indonesia.

"Kita melihat lebih detail tingkat kematian tinggi tersebut disebabkan karena ada empat provinsi yang memiliki tingkat kematian di atas 6%," kata Jokowi.

Jokowi memerintahkan penyediaan data yang detail terkait perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dari berbagai daerah. Dia menjelaskan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia masih lebih tinggi ketimbang tingkat kematian COVID-19 dunia. Meski demikian, tingkat kematian COVID-19 di Indonesia terus menurun.

"Pemerintah bekerja keras menurunkan angka kematian. Memang terus menurun dari 4,49% di bulan lalu, menjadi 3,99%. Meski angka ini juga masih lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18%," ujarnya.

Agenda Kepung Anies?

Pro kontra PSBB total di Jakarta mengundang reaksi pengamat politik kondang, Rocky Gerung. Dia menduga apa yang dilakukan oleh Ridwan kamil dan Bima Arya hanya mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

Rocky menyebut apa yang dilakukan Ridwan Kamil dan Bima Arya hanya mengikuti arahan Menteri Koordinator Ekonomi sebagi seorang kepala daerah yang diduga mulai keroyok Anies menyusul pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta.

“Terlihat ada orkestrasi baru yang dipimpin oleh Pak Airlangga,” kata Rocky dalam wawancara dengan Hersubeno Arief di akun youtube  pribadinya.

Menurutnya begitu Airlangga  bicara bahwa negera dirugikan oleh Anies, lanjut Rocky, para punakawan harus bicara tema yang sama.

“Kenapa gak ada kritik lain selain soal hubungan  HISG dan PSBB?”

Disisi lain Rocky juga meragukan data yang disebutkan Airlangga.  Menurut temuannya, dana yang keluar dalam dua tiga hari belakangan  hanya sekitar Rp 2,3 T. Bahkan dia melihat 1,8 T dari dana tersebut masuk ke SBN karena para investor melihatnya lebih aman karena di jamin negara.

“Jadi gak ada tuh yang namanya capital out flow. Kalau 500 M itu hal biasa bolak balik (di IHSG),” bebernya.

Rocky menduga jika para kepala daerah sengaja dikumpulkan untuk mengepung  Anies. Ia pun menuding pihak yang mengumpulkan kepala daerah sebagi orang yg tidak mempunyai leadership dalam artian bicara berdasarkan data autentik.

Rocky menilai pernyataan Bima Aria dan Ridwan kamil harusnya punya  tema yang berbeda saat mengkritik Anies. Bagi Rocky point of view kedua kepala daerah tersebut  sama dengan Airlangga.

“Jadi sangat terlihat ini di desain untuk mengepung Anies,” ujarnya

Rocky memperkirakan, begitu kepungan itu berhasil  para investor membaca bahawa hal itu hanya intrik-intrik politik.

Jika hal itu terjadi, Rocky khawatir muncul ketidak percayaan para investor terhadap pemerintah Indonesia yang bisa mendorong capital out flow yang sebenarnya.

“Jadi Investor akan tinggalkan Indonesia karena perkelahian yang tak masuk akal,” tandasnya.