Rem Darurat Anies Baswedan
Ketum Golkar Ditelikung Anak Buah, Soksi Desak Evaluasi Kinerja Baco
RADAR NONSTOP - Kritik Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, soal pemberlakuan kembali PSBB ketat ternyata ditelikung anak buah sendiri.
Diketahui, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang, dua pimpinan Partai Golkar yang saat ini duduk dalam kabinet Jokowi mengkritik kebijakan Anies Baswedan terapkan PSBB ketat.
Keduanya berpendapat, langkah Gubernur Anies menarik rem darurat dengan bentuk penerapan PSBB yang berdampak pada banyaknya pembatasan tidak lah tepat.
BERITA TERKAIT :Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan
Idrus Marham Bersinar Lagi, Diangkat Jadi Waketum Golkar Bareng Bamsoet
Statemen kedua pimpinan Partai Golkar ini tentu saja agak terlihat aneh. Sebab, sebelum Anies Baswedan menarik rem darurat PSBB ketat.
Dilansir dari laman detik pada tanggal 8 September 2020, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, malah mendorong Pemprov DKI Jakarta tarik rem darurat.
“Gubernur harus berani tarik rem tangan kalau kondisi sudah makin parah, jangan cuma kata-kata saja terkait rem tangan sebelum rakyat Jakarta jadi korban,” ujar Basri Baco dalam laman detik (8/9/2020).
Menanggapi hal ini, Ketua Depidar VIII SOKSI Provinsi DKI Jakarta, Barita Richy Ricky menilai pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta itu kontraproduktif dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah pusat.
Dimana pemerintah pusat saat ini sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi dalam situasi pandemi. “Harusnya Golkar DKI dan Fraksi Golkar DKI bisa lebih melihat urgensi yang lebih penting dalam kondisi pandemi ini,” tegas Ricky.
Menurutnya hal tersebut sebagaimana sikap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Ketua PEN. Yang sedang berupaya maksimal memperbaiki kondisi negara.
“Harusnya Basri Baco lebih mendukung policy PEN. Begitu juga dengan Pak Agus Gumiwang yang senada menolak rem darurat tersebut,” jelasnya.
Ricky mengingatkan jangan sampai terjadi bias politik dalam permasalahan ini, dimana Ketua Umum Partai Golkar sedang menjalankan program-program pemerintah, namun justru Fraksi Golkar DKI Jakarta malah mengangkangi kebijakan-kebijakan yang diambil.
Ricky meminta DPP Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi kinerja Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta. Hal ini untuk menghindari terjadinya disharmoni antara DPP dan Fraksi Golkar DKI Jakarta.
“Karena dengan adanya disharmoni ini, maka pihak luar akan menilai terjadi ke tidak selarasan politik antara DPP dan DPD Golkar DKI Jakarta, padahal ini disebabkan kurang berkualitasnya Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta,” tegasnya.
