Aktivis Pandawa Lima: Gubernur dan Dewan Tidak Sejalan Tangani Covid-19

RADAR NONSTOP - Melonjaknya positivity rate Covid-19 di Jakarta adalah kegagalan eksekutif dan legislatif Ibu Kota.

Begitu dikatakan salah satu pentolan aktivis Pandawa Lima, Sugiyanto, menanggapi pemberlakuan kembali PSBB Total. Anies dinilai gagal dan jajarannya dinilai gagal membangun sense of crisis pada sebagian besar warga Jakarta.

"Gubernur Anies mau tidak mau harus memberlakukan kembali PSBB seperti di awal pandemi, karena gagal melibatkan semua elemen masyarakat dalam menghadapi Covid-19, sehingga banyak warga yang abai terhadap protokol kesehatan, dan kasus paparan Covid pun bukannya makin melandai malah makin bertambah," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto  merupakan pentolan kumpulan aktivis yang menamakan diri ‘Pandawa Lima’ ini.

BERITA TERKAIT :
Pilkada Banten Dirusak Dengan Politisasi Hukum, Aktivis 98: Kita Tau Siapa Pemainnya

---

Visi Misi Airin Lebih Klop Ke Prabowo, Sony Asal Jeplak Dan Gak Paham Banten?

---

Aktivis yang akrab disapa SGY ini mengakui, tidak mudah membangkitkan kesadaran di masyarakat bahwa menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin adalah perlu, karena selain penduduk Jakarta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, juga karena di awal-awal pandemi pemerintah pusat dan pejabatnya cenderung menyepelekan wabah yang dapat menimbulkan kematian ini.

Bahkan sebelum pemerintah mengumumkan kasus pertama dan kedua Covid-19 pada awal Maret 2020, dari pejabat pemerintah sempat muncul pernyataan bahwa Covid-19 adalah sejenis penyakit flu yang dapat sembuh sendiri, dan virus Covid dapat mati jika terpapar panas matahari. 

Dan tak hanya itu, meski tak jelas darimana sumbernya, sempat beredar isu di masyarakat bahwa pandemi Covid-19 hanyalah sebuah teori konspirasi, karena sebenarnya pandemi ini tak ada, dan orang-orang yamg meninggal adalah orang-orang yang wafat karena penyakit kronis yang telah lama diidapnya. 

"Bagi masyarakat yang naif dan gampang percaya, namun malas bertabayun, pernyataan-pernyataan dan isu itu termakan oleh mereka," tegas SGY. 

Karena itu, aktivis berkacamata ini mengaku tak heran ketika Satpol PP melakukan razia pada 5 Juni hingga 4 September 2020, sebanyak 141.699 orang terjaring dan dikenai sanksi karena tidak menggunakan masker.  

Menurut SGY, selain karena faktor masyarakat dan statemen pejabat pemerintah yang kontraproduktif dengan fakta tentang Covid-19, kegagalan Anies dalam membangun sense of crisis Covid-19 masyarakat juga dipengaruhi oleh kurang harmonisnya hubungan Anies dengan sebagian besar fraksi di DPRD yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mengusung Ahok-Djarot, bukan Anies-Sandi. 

Kekurangharmonisan itu, menurut SGY, tercermin dari pernyataan-pernyataan anggota fraksi-fraksi itu, di antaranya Fraksi PDIP, Golkar dan PSI, saat menilai kebijakan-kebijakan Anies yang seolah tak ada yang benar di mata mereka. 

Akibatnya, warga Jakarta yang sejak Pilkada Jakarta 2017 hingga kini masih pro Ahok, semakin anti kepada Anies, sehingga apapun kebijakan dan imbauan Anies, termasuk yang berkaitan dengan Covid-19, bisa dipandang sebelah mata dan diabaikan. 

"Situasi ini memang sulit bagi Anies. Apalagi karena kelakuan DPRD pun parah. Meski pada April 2020 lalu mereka mengalihkan anggaran Kunker, reses dan sosialisasi Perda untuk penanganan Covid, eh pas Anies memberlakukan PSBB transisi di awal Juni, mereka Kunker lagi reses lagi, dan sosialisasi Perda lagi," sesal SGY. 

Ia mengimbau kepada warga yang kerap berinteraksi dengan anggota dan pimpinan DPRD DKI, agar hati-hati, karena tidak menutup kemungkinan anggota dan pimpinan DPRD dapat menjadi carrier Covid-19 setelah melakukan Kunker, reses dan sosialisasi Perda. 

Seperti diketahui, mulai Senin (14/9/2020) Gubernur Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB seperti di awal pandemi Covid-19, karena selama penerapan PSBB transisi yang diberlakukan sejak 5 Juni 2020, angka penularan virus asal China itu yang sudah melandai, kembali meningkat. 

Bahkan saat memberikan keterangan secara daring, Rabu (9/9/2020), Anies mengatakan bahwa jika membandingkan kasus penularan dan kematian yang terjadi setiap hari dengan tingkat keterpakaian tempat tidur ruang isolasi dan keterpakaian ICU khusus Covid-19, menunjukkan bahwa kondisi wabah Covid-19 di Jakarta ada dalam kondisi darurat. 

Data Dinas Kesehatan DKI menyebutkan, per 6 September 2020, tempat tidur di ruangan ICU 67 RS rujukan sudah terisi sampai 84%, sementara tempat tidur di ruangan isolasi 67 RS rujukan sudah terisi hingga 77%. 

Pada Sabtu (12/9/2020), orang yang positif terinfeksi Covid-19 di Jakarta bertambah 1.440 orang, sehingga secara kumulatif sejak awal pandemi, orang yang terpapar virus dari China itu menjadi 53.761 orang. 

Dari jumlah itu, 1.404 orang di antaranya meninggal (2,6%), dan 40.183 orang dinyatakan telah sembuh (74,7%). 

SGY mengatakan, untuk dapat membangun sense of crisis seluruh masyarakat Jakarta secara efektif, efisien dan hasilnya maksimal, maka Anies harus dapat mengharmoniskan hubungannya dengan DPRD, dan meminta DPRD agar maksimal dalam membantu memerangi Covid-19.

Selain itu, Anies juga disarankan untuk lebih maksimal dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan dengan disertai sosialisasi yang lebih agresif dan lebih efektif.