Duit Rp150 Miliar Untuk PJJ Sebaiknya Disalurkan Lewat KJP

RADAR NONSTOP - Dana Rp150 miliar yang akan digelontorkan Pemprov DKI Jakarta untuk menunjang PJJ (pembelajaran jarak jauh) sebaiknya langsung disalurkan melalui KJP (Kartu Jakarta Pintar).

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, meminta Pemprov membatalkan lelang kuota internet penunjang PJJ.

"Program senilai Rp 150 miliar ini sebaiknya disalurkan melalui KJP (Kartu Jakarta Pintar)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

"KJP lebih baik dan cepat. Bisa langsung diberikan, tidak perlu lelang. Kalau memang lelang sudah jalan, segera dibatalkan," sambungnya. 

Kata Taufik, pertimbangan lainnya adalah kebijakan lelang kuota internet bakal melahirkan monopoli. Sehingga buruk bagi iklim ekonomi dan menggerakan perekonomian. 

"BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) bisa batalkan. Jangan buat susah orang tua, harus beli kartu perdana baru. Itu kan, uang lagi," ujar Taufik. 

Hampir lima bulan siswa di ibukota melakukan PJJ lantaran masih tergolong zona merah Covid-19. Kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka belum bisa dilakukan. 

Di sisi lain, sebagian masyarakat mengeluhkan PJJ lantaran menambah beban pengeluaran. Karena siswa mesti memiliki paket data internet sebagai penunjang pembelajaran. Apalagi, perekonomian tengah memburuk akibat Covid -19.

Solusi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beli kuota internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum menjawab persoalan. 

Karenanya, Pemprov DKI Jakarta mengadakan lelang kuota internet guna menunjang PJJ.