Virus Corona
934 Warga DKI Meninggal, Bukti Para Bos Tak Peduli Karyawan
RADAR NONSTOP - Korban meninggal terus naik. Hingga Minggu (9/8) dini hari, ada 934 warga meninggal.
Data terlihat dari web resmi info Corona milik Pemprov DKI Jakarta di corona.jakarta.go.id. Untuk pasien positif berjumlah 8,598 orang, sembuh 15,710 orang, isolasi mandiri 6,110 dan dirawat 2,488 orang.
Penambahakan Corona karena banyaknya kantor di ibu kota tak mengambil kebijakan Work From Home (WFH) sebagai opsi utama dalam bekerja.
BERITA TERKAIT :KFC Jebol Rp 557 Miliar Dan PHK Ribuan Karyawan, Apakah Dampak Boikot?
Jika Tidak Masuk Angin, Status Ojol Dari Mitra Bakal Jadi Karyawan
"Saya kalau gak masuk tak diberi uang transport dan gaji dipotong. Jadi mau gak mau masuk kerja. Hari minggu saja saya masih masuk," keluh Vandi karyawan swasta di kawasan Blok M, Jaksel, Minggu (9/8).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup 26 perkantoran dalam kurun waktu satu minggu ini karena ada karyawan perusahaan-perusahaan tersebut yang terkena virus Corona. Selain itu, ada tiga perusahaan yang ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan COVID-19.
Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai bahwa kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam menangani Covid-19 sudah relatif tepat, meskipun belum optimal.
Namun ia berpandangan, faktor penyebab tingginya angka penularan di Jakarta salah satunya justru karena kebijakan yang diambil oleh perkantoran. Menurut Dicky, masih banyak perkantoran di Jakarta yang tak mengambil kebijakan Work From Home (WFH) sebagai opsi utama dalam bekerja.
"Ini terlihat dari banyaknya perkantoran masih melakukan aktivitas yang mengabaikan pencegahan Covid-19. Belum dijadikannya WFH sebagai opsi utama selama masa rawan pandemi," kata Dicky dikutip dari okezone, Sabtu (8/8/2020).
Tak hanya itu, Dicky juga melihat masih banyak lingkungan di Jakarta yang belum sepenuhnya paham cara mengendalikan virus corona. Oleh karenanya, beberapa cara atau opsi dalam mengendalikan virus corona dinilai belum optimal.
"Belum optimalnya pelibatan epidemiolog penyakit menular dalam penyusunan kebijakan pengendalian pandemi juga termasuk," ucapnya.
