Bisa Jadi Sponsor Untuk Pilkada, IPW Desak Polri Tutup Akses Judi Online
RADAR NONSTOP - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri untuk menutup akses judi online yang dinilai semakin merajalela. IPW meminta Satgas Merah Putih Mabes Polri dapat segera membubarkan, menangkap, dan menutup akses judi online.
Menurut IPW, hasil judi online tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk mensponsori figur-figur yang dijagokan para bandar di pilkada serentak yang akan berlangsung Desember mendatang.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui rilis media yang berhasil diterima Radarnonstop.co mengatakan, bahwa judi online itu disebut terorganisir, terstruktur, dan masif serta tidak tersentuh hukum.
BERITA TERKAIT :Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
Fauzi Bowo Beserta Masyarakat Yakin Pramdoel Akan Jadi Pemimpin Jakarta
"Terbukti jajaran Polri membiarkannya marajalela hingga kini. Sejak berkembangnya pandemi Covid 19, perjudian online kian marak. Sebab orang orang yang di rumah saja butuh hiburan dan butuh pemasukan dana segar, sehingga cenderung mencari hiburan sambil berspekulasi dengan judi online. Tak heran jika pemasukan para bandar judi online ini mencapai ratusan miliar perhari,"kata Neta S Pane seperti rilis media yang diterima wartawan.
Neta menjelaskan, untuk mengamankan agar judi online ini tetap beroperasi, para bandar membentuk konsorsium yang dipimpin oleh Bong alias RBT.
Konsorsium, kata dia, membangun servernya jauh dari Jakarta, yakni di Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Sementara markas besarnya berada di Jl Gunawarman, Jakarta Selatan.
"Setiap sore hingga malam hari di depan markas RBT selalu dipenuhi oleh mobil oknum jenderal purnawirawan,"ungkapnya.
Dengan begitu, IPW mendesak Satgas Merah Putih Polri yang selama ini begitu sigap memburu bandar narkoba, bisa segera memburu para bandar judi online tersebut.
Memang sangat aneh, sebut Neta, saat ini Bareskrim Polri sudah memiliki unit Patroli Siber, tapi kenapa tidak mampu memburu praktek praktek perjudian online yang kian marak yang markasnya hanya selangkah dari Mabes Polri.
Begitu juga, sambungnya, Kementerian Informasi dan Informatika yang begitu tegas membasmi bisnis seks online, tapi kenapa tak mampu memberangus judi online.
"Bisnis judi online memang menghasilkan dana segar yang sangat gurih, yang dananya bisa mengalir kemana-mana. Sebab itu para bandar membentuk membentuk konsorsium yang dipimpin Bong alias RBT, keponakan salah satu pemodal SDSB di era Soeharto," terang Neta S Panen.
Menurut IPW, para bandar yang tidak bergabung dalam konsorsium disapu bersih oleh mereka, seperti judi online yang bermarkas di pertokoan R di Jakarta Barat.
IPW khawatir jika judi online ini dibiarkan, para bandarnya akan masuk mensponsori jago-jagonya yang akan bertarung sebagai kepala daerah di pilkada serentak Desember mendatang.
"Dampaknya, mereka tidak hanya mengembang perjudian online ke daerah tapi juga akan terlibat dalam berbagai proyek pengadaan di daerah maupun menguasai lahan-lahan pertambangan maupun perkebunan di daerah tempat yang jagoannya memenangkan pilkada," katanya.
Untuk itu Tim Satgas Merah Putih Polri perlu segera bertindak tegas menjaga Marwah Merah Putih Indonesia, dengan membubarkannya dan menangkapi para bandarnya serta menutup semua akses perjudian online.
