RADAR NONSTOP - Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Berbagai jenis pajak dinaikkan, tapi kehidupan warga Jakarta makin susah.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji mengaku kecewa dengan kebijakan Pemprov DKI yang menaikan beberapa jenis pajak. Antara lain, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 15.29 persen atau 1.3 triliun. Sebelumnya, pada APBD 2018 PBB Rp 8.5 triliun dan kini 2019 ditargetkan menjadi Rp 9.8 triliun.
Kemudian, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu, pajak kendaraan bermotor (PKB) juga mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 16.25 persen. Pada 2018 PKB Rp 8 triliun, sementara pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2019 menjadi Rp 9.8 triliun.
BERITA TERKAIT :Sering Kena Prank, Anies Gagas Bentuk Parpol
Dicap Jegal Anies, Jokowi Berkelit Begini?
’’Kasihan warga Jakarta. Akibat naik, biasanya enggan bayar tepat waktu, Lama -lama gak bayar PBB dalam jangka waktu beberapa tahun, terus akhirnya lama kena bunga dan denda dan menyerah dijual saja. Ini kan pengusiran halus. Artinya, tidak bahagia warganya,’’ kata Mohamad Sangaji kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Kamis (18/10).
Akibta, kenaikan tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu menegaskan, sudah memerintahkan kepada fraksinya di dewan Kebon Sirih, tidak ikut membahas KUAPPAS 2019, jika Anies tak mau menurunkan pajak yang mencekik warga ibu kota. Dia mengaku, Anies mengorbankan warganya demi mencapai target APBD 2019 sampai Rp 83 triliun.
Dia mengaku, boleh saja menargetkan tinggi asalkan tak beratkan rakyat. ’’Jika, kebijakan kenaikan PBB dan PKB dipaksakan. Kami, pastikan, Aniea tak berpihak pada rakyat,’’ tegasnya
Selaku Ketua Fraksi, Sangaji mengaku, telah meminta minta anggotanya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) menolak rencana kenaikan PBB dan PKB. ’’Saya akan mengajak fraksi lain juga menolak kebijakan Anis yang mencekikik rakyat. Mota anis bahagiakan warga nya hanya ucapan manis saja,’’ tagas dia.
Sangaji berharap. Pemprov DKI menurunkan kembali target penerimaan PBB dan nilai PBB yang dibayarkan masyarakat sebesar 10 sampai 20 persen. Dia menyarankan, seharusnya PBB diturunkan karena mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2017. ’’Sudahlah, jangan bebani warga Jakarta. Pokoknya, kami tegas menolak kenaikan PBB mencapai 15.29 persen,’’ ungkapnya.
Dia menilai, kenaikan pajak juga tak dimbangi dengan penyerapan anggaran yang sudah memasuki triwulan terakhir masih 52,1 persen. Pada akhirnya, angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tinggi, artinya pembangunan di ibu kota tak berjalan. ’’Uangnya ke mana itu. Pajak naik, serapan rendah. Cilaka. Uang mengedap di BUMD jumlahnya sampai ratusan miliar atau sampai triliunan. Cilaka, kalau PBB danj PKB naik,’’ tandas dia.
