Mantul... Jenderal Pembasmi Corona Ponselnya Siap Disadap KPK
RADAR NONSTOP - Letnan Jenderal TNI Doni Monardo siap disadap. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini meminta kepada KPK agar mengawasi anggaran Corona.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta semua pihak, baik internal pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk KPK, mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
Pengawasan bersama itu terkait anggaran besar yang dikucurkan pemerintah yakni Rp677,2 triliun.
BERITA TERKAIT :Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Corona Marak Lagi Di Singapura, Bikin Parno Aja Tuh Virus
Doni Monardo secara tegas meminta KPK ikut mengawasi pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19. Dia memastikan siap mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah.
Dalam menjalankan tugasnya, Doni juga melibatkan unsur pengawas internal pemerintah lainnya ke dalam Gugus Tugas Covid-19. Beberapa lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Polri dan KPK.
"Kami juga meminta KPK silakan mau disadap telepon, handphone-nya Kepala Gugus Tugas nomornya cuma satu dan semua pejabat yang berhubungan dengan pengadaan barang," kata Doni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR secara virtual, Rabu (17/6/2020).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga meminta untuk ditegur apabila ditemukan indikasi kesalahan dalam pelaksanannya. Menurut dia, anggaran pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 yang dikelola Gugus Tugas merupakan sebuah amanah sehingga harus ada pertanggungjawabannya.
"Jadi kalau seandainya ditemukan ada indikasi langsung berikan peringatan, dikasih peringatan, enggak bisa ya hukum ditegakkan. Jadi ini langkah-langkah kami dalam upaya untuk bisa menghemat dan mengamankan keuangan negara," ujar mantan Danjen Kopassus TNI ini.
