Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Menanti PSBB, Fraksi Gerindra-PAN Tangsel Pertanyakan Kesiapan Pemkot

Doni | Sabtu, 11 April 2020
Menanti PSBB, Fraksi Gerindra-PAN Tangsel Pertanyakan Kesiapan Pemkot
Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangerang Selatan, Ahmad Syawqi (kiri).
-

RADAR NONSTOP - Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mempertanyakan persiapan Pemkot Tangsel dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal itu menyusul Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany telah mengajukan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra-PAN Ahmad Syawqi, pemberlakuan PSBB tersebut akan berdampak terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat Tangsel. 

BERITA TERKAIT :
Rasa Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran, DPC Gerindra Paluta Berbagi Takjil dan Santunan Anak Yatim
Bully Di Sekolah Mahal Ngeri, Tradisi Celana Korban Di Tangsel 

Kata Syawqi, dalam pemberlakuan PSBB nanti yang paling besar menerima dampak adalah warga yang bekerja di sektor informal. Sebab, kata dia, banyak warga di sektor informal itu penghasilannya harian. 

"Karena dampak tersebut maka perlu dipastikan kesiapan pemkot dalam PSBB seperti kesiapan daerah dalam aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar warga, Pemkot Tangsel perlu memastikan ketersediaan pasokan sembako dan stabilitas harga pasar," terang Ahmad Syawqi, Sabtu (11/4/2020).

Selain itu, politikus Gerindra itu pun meminta Pemkot Tangsel untuk persiapkan sarana dan prasarana (sarpras) kesehatan. Pasalnya, kata dia, sarpras perlu dipastikan ketersediaan ruangan isolasi bagi pasien covid-19 guna mencegah meningkatnya jumlah pasien covid-19. 

"Tenaga medis sebagai front line dalam menangani pasien Covid-19 perlu didukung dengan Alat Pelindung Diri (APD). Kami juga memandang perlu diberikan penghargaan kepada tenaga medis yang bertugas menangani covid-19," jelas Syawqi.

Ahmad Syawqi menjelaskan, pihaknya berharap Pemkot Tangsel dapat merinci dengan pasti soal besaran anggaran dan operasional jaring pengaman sosial yang bersumber dari pergeseran anggaran untuk penanganan darurat covid-19.

Anggaran tesebut, kata dia, dapat dialokasikan untuk kompensasi atau bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpenghasilan redah, serta warga yang bekerja disektor informal yang tidak dapat bekerja atau pekerjannya terganggu karena pemberlakuan PSBB sehingga tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya rendah. 

"Pemkot Tangsel harus memberikan kompensasi atau bantuan baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai kepada warga yang terdampak,"urainya.

Dengan begitu, pihaknya menegaskan, bantuan itu harus dipastikan juga pada penerima manfaat dari bantuan tersebut kepada orang yang seharusnya membutuhkan.

Dalam pendistribusian itu, Pemkot diminta agar tepat sasaran dengan menggunakan data kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Kemensos dengan data yang sudah dimutahirkan. 

Pasalnya, berdasarkan informasi di Kelurahan Keduang, Kecamatan Pamulang, terdapat penerima bantuan hanya 13 KK per RW. Kemudian di Kecamatan Serpong setiap RT mendapat 5 KK dari bantuan Kemensos. 

Dengan adanya kasus seperti itu, jumlah warga sebagai penerima bantuan jelas dianggap kurang oleh Fraksi Gerindra-PAN. Sebab, warga terdampak covid-19 di Tangsel jumlahnya diperkirakan melebihi jumlah tersebut.

"Jumlah itu kami nilai kurang, oleh karena itu Pemkot Tangsel dan Pemprov Banten juga harus memberikan bantuan tunai atau non-tunai kepada warga yang terdampak dan yang tidak tercover oleh bantuan dari Kemenkes," ungkap Syawqi.

Dengan adanya kasus seperti itu, pihaknya meminta kepada Pemkot Tangsel dan Pemprov Banten untuk menganggarkan jaring pengaman sosial. Pemkot diminta harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan PSBB. 

"Pemkot juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dilarang dan dibatasi serta yang diperbolehkan beroperasi selama pemberlakuan PSBB," bebernya

Dengan begitu, Fraksi Gerindra-PAN Tangsel berharap dengan pemberlakuaan PSBB di Kota Tangsel nanti dapat menghambat pandemi Covid-19. Dalam pemberlakuan PSBB nanti, Pemkot juga diharapkan harus mempersiapkan segala aspek sebagai akibat PSBB.

Informasi yang diperoleh Radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 dan kepeduliannya terhadap tenaga medis, Partai Gerindra Tangsel memberikan bantuan APD ke Puskesmas Pamulang.