Mulai 23 Maret 2020
Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan, Nih Jenis Usahanya
RADAR NONSTOP - Demi keselamatan warga Ibu Kota. Segala cara akan ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk menangkal penyebaran virus corona.
Mulai dari penundaan Pilwagub, work from home hingga menutup tempat hiburan. Penutupan tempat hiburan ini ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui siaran perss Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI.
“Saya imbau kepada pengusaha tempat hiburan di Jakarta agar sementara waktu tidak menjalankan usahanya, terhitung mulai 23 Maret sampai 1 April.
BERITA TERKAIT :Johar dan Tanah Tinggi Kawasan Kumuh Dekat Istana Presiden, Kadis Citata DKI Berkelit Begini
Cuma Jadi Sarang Hantu, Kenapa Rumah Dinas Gubernur Jakarta Direstorasi Sampai Rp22,2 Miliar?
Dan Imbauan ini sifatnya wajib,”tegas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia.
Cucu pun mengimbau untuk dilakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha menggunakan pembasmi kuman/ spray fast acting alcoholic spray disinfectant.
Lebih lanjut, Cucu juga mengingatkan untuk melakukan sosialisasi kepada semua karyawan di lokasi usaha masing-masing terkait antisipasi penyebaran COVID-19. Adapun kegiatan usaha yang wajib tutup selama masa pandemi COVID-19 ini sebagai berikut:
- Klab Malam;
- Diskotek;
- Pub/Musik Hidup;
- Karaoke Keluarga;
- Karaoke Executive;
- Bar/Rumah Minum;
- Griya Pijat;
- Spa (Sante Par Aqua);
- Bioskop;
- Bola Gelinding;
- Bola Sodok;
- Mandi Uap;
- Seluncur;
- Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa.
Untuk mendasari kebijakan ini, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 160/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
