Tunda Pilwagub Demi Keselamatan, Prasetyo Banjir Dukungan

RADAR NONSTOP - Pilihan Ketua DPRD DKI Jakarta menunda rapat paripurna Pilwagub DKI demi keselamatan dan upaya bersama stop penyebaran virus corona banjir dukungan.

Dukungan terhadap keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengalir deras tidak hanya dari kalangan dewan di Kebon Sirih. Aktivis kesehatan, LSM, PNS yang bertugas di lingkungan DPRD bahkan warga biasa memberikan acungan jempol untuk politisi asal PDI Perjuangan itu.

“Keputusan itu sudah tepat, memang seharusnya begitu. Utamakan keselamatan daripada kekuasaan,” ujar salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak bersedia namanya dituliskan.

BERITA TERKAIT :
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor

---

PKS Usung AMAN, PKB Gak Mau Digocek Dan Tetap Dorong Anies-Prasetyo 

---

“Begitu dong, kan kalau begini terlihat adanya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Masa eksekutif (Anies Baswedan) serukan atau stop keramaian sebagai langkah antisipasi virus corona, lalu dewan tiba - tiba gelar rapat paripurna (keramaian)? Nanti apa kata warga Ibu Kota?,” tambah sumber dari unsur ASN yang emoh namanya dituliskan.

“Janganlah hanya karena ingin kekuasan, lalu keselamatan warga dikorbankan,” imbuh Najmudin (43) warga Pademangan, Jakarta Utara.

Sebelumnya diketahui, beberapa fraksi mendorong dan meminta rapat paripurna Pilwagub DKI ditunda. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengaku sudah mengusulkan penundaan Pilwagub kepada para pimpinan DPRD. 

“Jadi, alangkah baiknya untuk sementara waktu menghindari keramain. Saya kira mengerti lah pimpinan dewan. Kalau memang harus ditunda. Tinggal, komunikasi saja. Saya minta pimpinan dewan pikirkan ini," kata Gembong melalui sambungan telepon, Rabu (18/3/2020).

Penundaan rapat paripurna Pilwagub ini juga digaungkan Nasdem dan PKS. Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, usulan itu menindaklanjuti imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghindari pertemuan dengan banyak orang. 

Sehingga, kebutuhan untuk segera mengisi kursi DKI-2 harus dikesampingkan terlebih dahulu.

“Kita harus lihat kondisinya. Jangan sampai pemilihan Wagub selesai, tapi menyebabkan penyebaran virus corona makin massif. Karena kita enggak tahu saat ini apakah seseorang bener bener sehat atau enggak,” kata Wibi dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2020).

Terpisah, pemerintah pusat telah menyerahkan sepenuhnya penanganan penyebaran virus corona (Covid -19) di Jakarta yang kini menjadi salah satu epicenter kepada Gubernur Anies Baswedan. 

Pemerintah pusat mempersilakan Anies untuk memimpin upaya pencegahan penularan virus Corona di Jakarta.

"Ya diserahkan ke gubernur lah, kepala daerahnya kan gubernur kok. Lah kan katanya otonomi daerah, ya, silakan gubernur sebagai penguasa daerah untuk mengatur itu semua," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto kepada wartawan, Kamis (19/3/2020).