Di Tengah Corona, Warga Jaktim Kebanjiran, Juani (SDA) Kerjanya Apa Ya?

RADAR NONSTOP -Di tengah ancaman wabah virus corona, sebagian warga DKI Jakarta kembali kebanjiran. Banjir dilaporkan kembali merendam rumah penduduk di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (16/3/2020).

Camat Kramat Jati Eka Darmawan mengatakan, banjir kali ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi. Air merendam wilayah RW01, RW02, RW03, RW04, RW05, RW06, RW07, RW09, dan RW10 dengan ketinggian 10-50 sentimeter. “Situasi ini terjadi sejak sore karena intensitas hujan yang tinggi," katanya di Jakarta.

Eka mengatakan bahwa banjir merendam kawasan tersebut perlahan surut, salah satunya di RW05. "RW 05 kompleks Bulak Rantai mulai surut," katanya.

Eka mengatakan warga yang terkena banjir belum memilih untuk mengungsi ke lokasi yang aman. "Hampir semua surut hanya tinggal di depan kelurahan kira-kira 20 sentimeter. Sebentar lagi juga surut," katanya.

Banjir di wilayah Kramat Jati sebelumnya terjadi pada awal Januari dan Februari 2020. Buruknya penanganan banjir Ibu Kota belakangan ini dinilai imbas dari ‘salah orang’. Alhasil, imbasnya penanganan banjir pun menjadi salah urus.

“Sudah tahu dan paham kan kalau Jakarta ini memang langganan banjir. Maka dari itu, mestinya pejabat - pejabat SKPD yang berkaitan dengan penanganan banjir harus ditempatkan sesuai bidang keahliannya. Ini asesmen untuk pejabat tertinggi di SKPD mana, jadinya dimana? kan lucu jadinya,” ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, belum lama ini.

Amir menambahkan, persoalan posisi tertinggi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air memang penuh aroma KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Akibatnya kualitas dan bobot pejabat yang dihasilkan sangat rendah. Minim program, hanya pintar cari muka dan nemplok sana nemplok sini. (Ini pasti ada yang tidak beres dalam proses seleksinya,” imbuh Amir.

Amir menegaskan, kondisi ini jelas melenceng dari aturan. Sebab, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, menyatakan bahwa seleksi pejabat setiap tahapnya harus diumumkan. Namun nyatanya, proses seleksi pejabat DKI tidak pernah diumumkan.

"Nanti akan terlihat, kalau besok ada seleksi lagi, mungkin ASN nggak akan ikut seleksi. Karena kecewa. Ini diakibatkan kinerja panitia lelang seleksi menyimpang dari aturan. Aturannya, setiap proses seleksi itu harus diumumkan. Sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian karena yang diangkat ini pejabat publik," tandas Amir.