Dana Untuk Korban Gempa Mampet, Duit Buat Pertemuan IMF Lancar Jaya

RADAR NONSTOP - Pemerintahan Jokowi dikritik pedas oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Center for Budget Analysis (CBA). Dana untuk korban gempa Lombok mampet, tapi giliran untuk pertemuan IMF di Bali lancar jaya.

Demikian kritik dilontarkan Koordiantor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman pada pemerintah. Melalui rilis yang dikirim ke Radar Nonstop, Minggu (7/10/2018), Jajang mengatakan, korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) harus ekstrabersabar. 

"Karena, di tengah-tengah gegap gempita pagelaran Asian Games yang baru usai dilanjut Asian Para Games, serta yang tidak kalah megahnya acara  pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group, kesemuanya dilaksanakan di Indonesia,. Dan mau tidak mau ini harus diterima karena toh sudah diagendakan, tidak seperti bencana gempa yang datang tiba-tiba," ucapnya.

Ironis memang, kata dia, elite pemerintah harusnya tahu diri. "Jangan sampai pejabat terhormat ini keder. Bingung dengan kondisi negeri saat ini. Kita sedang bersuka ria atau berduka cita? Apalagi warga yang sedang tertimpa bencana khususunya masyarakat NTB jangan sampai ditambah dukanya dengan ketidakpastian bantuan dari pemerintah pusat atau hanya mendapat PHP (pemberi harapan palsu)," tukasnya.

Ia menandaskan, fakta saat ini, korban bencana gempa di NTB memang kena PHP karena pemerintah pusat lamban dalam merealisasikan anggaran untuk stimulan pemulihan bagi korban gempa. "Sebabnya, anggaran masih dalam proses perencanaan penganggaran di kementerian sosial. Dan saat ini pula, alokasi anggaran untuk korban bencana alam atau gempa di kementerian sosial pada tahun 2018 sangat terbatas dan kemungkinan sudah habis. Karena, sejak Januari hingga Agustus 2018 banyak terjadi bencana alam," paparnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial tampaknya, tegas Jajang, sudah tidak bisa menutup-nutupi lagi bahwa anggaran untuk korban gempa begitu minim. "Seperti yang tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosal, Harry Hikmat kepada gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah beredar di medsos. Salah satu poin surat tersebut, pemerintah pusat sampai meminta gubernur NTB agar menginstruksikan anak buahnya (bupati/walikota) untuk tidak menjanjikan kepastian bantuan kepada korban gempa," tukasnya.  

Sepertinya, lanjut Jajang, belum ada pilihan lain bagi warga NTB yang terkena musibah, selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar musibah ini segera berakhir. "Karena, penguasa negeri ini sepertinya sedang terlalu sibuk ngurusin pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group. Untuk acara ini tidak perlulah didoakan, toh kemungkinan besar akan berjalan sukses karena dananya sudah cair sebesar Rp 505,4 miliar berbeda dengan pencairan dana bagi korban gempa yang seret. Kalau pun mau, doakan saja semoga pemerintah kita selalu dalam kewarasan," kritik Jajang.