Penggantian Pejabat di Kabinet Anies Penuh Unsur KKN ?

RADAR NONSTOP - Penggantian pimpinan di Kabinet Anies Baswedan ditengarai masih diliputi unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pejabat yang dilantik masih figur lama yang berpotensi besar melakukan korupsi.

Demikian dikatakan oleh Koordinator Eleman Bahagiakan Jakarta, Bobby Khana, di hadapan massa aksi di Balai Kota, Jumat (5/10/2018).

Elemen Baja berharap Anies berani merombak pejabat dengan prima sesuai hak prerogatif yang dimilikinya, tanpa adanya intervensi dari manapun dan sesuai dengan mekanisme hirarki yang berlaku.

Sehingga pemahaman dan loyalitas para pejabat DKI harusnya mendukung 100 persen program dedikasi Anies sebagai gubernur. Bukan sebaliknya mempertahankan pejabat penjilat gubernur sebelumnya. 

"Sekarang masih ada 16 SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), dibiarkan menggantung kosong. Sementara beberapa waktu lalu penggantian jabatan baru pun ditengarai penuh dengan praktik KKN dan personalnya pun cenderung tidak berubah. Masih diisi figur lama yang berpotensi besar melakukan korupsi," beber Bobby.

Apalagi posisi wagub DKI masih kosong, sehingga kekosongan ini justru dimanfaatkan untuk semakin melemahkan kewenangan gubernur. “Kami menduga peran Saefullah sebagai Sekda justru lebih dominan, terutama dalam menempatkan jabatan-jabatan SKPD tanpa mekanisme yang memunculkan pejabat pimpinan SKPD yang profesional, bersih dari rekam jejak korupsi," terang Bobby.