Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Ketika DPRD DKI 'Berburu Panggung' Pasca Banjir Jakarta 

NS/RN | Kamis, 09 Januari 2020 - 16:31 WIB
Ketika DPRD DKI 'Berburu Panggung' Pasca Banjir Jakarta 
-

RADAR NONSTOP - Banjir Jakarta sudah surut. Warga yang terdampak juga sudah kembali beraktifitas. 

Tapi, namanya politik tentu belum kelar. Di DPRD DKI Jakarta banyak yang kasak kusuk untuk membuat opini dengan membuat panitia khusus (pansus).

Pansus tentunya lemah jika niatnya ingin menjatuhkan Anies Baswedan. Tapi, untuk mengerek popularitas tentunya ini sangat efektif.  

BACA JUGA :
Urus Corona Dan Persiapan Banjir, Pejabat DKI Harus Tahan Banting
Cuaca Ekstrem Di Jabodetabek, Waspada Banjir Kiriman 

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco sebelumnya menyebutkan, pansus dibuat untuk mencari penyebab banjir sehingga nantinya ada penanganan serius dari Pemprov DKI untuk mengatasinya.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menilai, rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) banjir yang digagas beberapa anggota parlemen Kebon Sirih dari gabungan fraksi terlalu berlebihan dan tak memberikan solusi atas masalah tersebut.

Menurut dia, kini yang terpenting itu adalah mencari solusi-solusi yang efektif agar peristiwa itu tak terulang kembali.

"Enggaklah. Lebay. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pascabanjir," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (9/1/2020).

Ia menyebutkan, rencana pembentukan pansus itu akan memakan proses yang cukup lama. Padahal, kini cuaca di Ibu Kota sedang terbilang ekstrem. 

Menurutnya, hal yang paling dibutuhkan sekarang adalah adalah duduk bareng antara Pemrov DKI, seluruh kepala daerah penyangga Jakarta, dan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.

"Ngapain pansus lama-lama. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi," ujarnya.

"Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk yang pemerintah pusat bikin bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran," ujar dia.