RADAR NONSTOP - Wacana akan dihapusnya pemilihan kepala daerah (pilkada) terus muncul. Opini tak ada pilkada sama saja menyetop suara rakyat.
Komisi II DPR telah sepakat adanya evaluasi pilkada langsung. Banyak pihak menyebut, kalau pilkada bisa mendongkrak ekonomi lokal.
Data dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menyebutkan, pada 2004 pertumbuhan ekonomi naik 5,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Artinya pemilu dan pilkada meningkatkan ekonomi.
BERITA TERKAIT :Jawaban Malu-Malu Risma Saat Didorong Jadi Gubernur Jakarta
Survei Zaki Nyungsep, Golkar DKI Mau Tiru Gaya Anies Kalahkan Ahok
Di 2020 akan ada 270 pilkada untuk memilih kepala daerah. Pilkada diharapkan mampu mengerek daya beli dan kenaikan ekonomi hingga 3 persen.
"Kesepakatan Komisi II kami akan melakukan evaluasi terhadap masalah kepemiluan, termasuk pilkada. Jadi saya sudah berulang-ulang mengatakan kalau kita sepakat mulai dengan evaluasi, maka jangan buru-buru ambil kesimpulan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Menurutnya, pilkada baru sekedar evaluasi. "Kita udah tahu simpulannya nanti akan balik ke DPRD. Nanti kalau kita melakukan kajiannya secara serius, opsinya bisa banyak. Jadi kembali ke DPRD itu adalah salah satu opsi, banyak lagi opsi lain," imbuhnya.
Doli lalu menyinggung kesepakatan di era reformasi bahwa basis otonomi daerah adalah kabupaten/kota. Karena itu, menurut Doli, ada usulan agar pilkada langsung itu dilakukan di tingkat kabupaten/kota, bukan di tingkat provinsi.
"Kemudian kita kaitkan dengan keterlibatan masyarakat dan kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan publik secara demokratis. Maka ya yang melibatkan publik kalau bicara tentang pilkada langsung, ya kabupaten/kota saja. Pemerintahan provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat kan nggak perlu. Itu salah satu opsi," jelasnya.
