Wajar Dong Kalau Rakyat Minta Menteri BUMN dan Bos PLN 'Dipecat' 

RADAR NONSTOP - Lampu padam masih hot. Anggota Komisi VII DPR, M.Qurtubi menganggap wajar jika publik mengingingkan direksi PLN yang terkait dengan blackout 8 Jam dipecat dan termasuk Menteri BUMN Rini Sumarno.

"Ini sesuatu logika  publik yang harus di dengarkan oleh pemerintah," ujarnya dalam diskusi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Diakui politikus Nasdem ini, selama ini PLN memang terlihat bermasalah sejak dirut PLN bermasalah dengan hukum. Saat ini, sambung dia, PLN dijabat oleh PLT padahal PLN merupakan BUMN yang sangat penting sama dengan dirut Pertamina karena berhubungan dengan pasal 33 UUD 1945.

BERITA TERKAIT :
Sutet Ditolak Warga Tanjung Priok, PLN Asal Bangun Sebelum Sosialisasi

---

14 BUMN Sakit, Menteri Baru Bakal Kena Apesnya... 

---

Qurtubi menegaskan kembali bahwa soal pemecatan direksi termasuk menteri BUMN, pihaknya akan terus melihat perlembangannya.

"Kalau memang ini kesalahan nyata dari pihak bersangkutan kenapa tidak Wajar saja kalau rakyat minta diganti," tandasnya.

Sementara itu terkait dengan wacana gugatan masyarakat kepada PLN, Qurtubi mengungkapkan pihaknya mendukung upaya tersebut jika nanti tidak ada kesepakatan soal kompensasi.

"DPR mendukung masyarakat membawa ke pengadilan jika tidak ada kesepakatan soal kompemsasi," pungkasnya.