RADAR NONSTOP- Pengabungan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang menjadi usulan PDIP tidak didukung PKB.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Menuturkan dilihat dari tugas dan tanggung jawab dua kementerian sangat berbeda, jadi sangat kurang pas untuk digabungkan.
BERITA TERKAIT :Krisdayanti Balik Pegang Mic, Setelah Gagal Di Pilkada Kota Batu
Sekjen PDIP Hasto Tuding Airin-Ade Dikepung & Dihadang Kekuatan Besar Di Banten
"Kurang pas, karena fokus perdagangan itu lebih ekspor impor. Sementara industri dalam negeri," ucap Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Cak imin justru mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian.
"Meningkatkan BNPB menjadi kementrian penanggulangan bencana. Itu usulan kita," ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pada kongres V nanti, tidak tertutup kemungkinan ada pembahasan nomenklatur kabinet bersama Presiden Joko Widodo.
Hasto Kristiyanto menyebut jika partainya akan membisikkan kepada Jokowi terkait perubahan pos kementerian.
"Nanti di dalam pertemuan antara Bu Megawati Soekarnoputri dengan Pak Jokowi beberapa hal yang sifatnya penting dan strategis akan disampaikan kepada beliau," ujar Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Dikutip dari media.
Ia pun menyampaikan, penyusunan nomenklatur dalam struktur kabinet diperlukan untuk efektivitas serta membangun tata pemerintahan yang baik.
Nantinya akan ada usulan dari partainya untuk menggabung beberapa pos kementerian.
"Misalnya apakah Menperin mau digabung dengan Mendag itu akan kami jawab. Apakah Menko akan tetap empat atau tiga akan kami jawab," kata Hasto.
