Kursi Menteri dan Boyong Risma ke Jakarta, PDIP Cibir Nasdem

RADAR NONSTOP - Perang dingin Teuku Umar versus Gondangdia tampaknya masih terus berlanjut. Terbukti PDI Perjuangan masih terus mencibir manuver politik Nasdem.

Dalam minggu ini, ada dua hal yang menjadi perhatian serius PDI Perjuangan terhadap partai besutan Surya Paloh itu. Pertama, soal kursi menteri di kabinet Jokowi periode ke- 2.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri (PDIP) itu secara halus menyindir manuver Nasdem yang telah menyodorkan nama - nama calon menteri ke Jokowi.

"Bagi kami menyusun kabinet harus dengan kontemplasi, dilengkapi dengan data, profil setiap calon yang ada dan presiden punya opsi-opsi itulah yang harus dibahas. Seharusnya tidak ada tekan menekan di dalam penyusunan hal itu," sindir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hasto menyadari partai politik sebenarnya punya peran memobilisasi rakyat dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin. Namun, peran tersebut bukan berarti meniadakan hak prerogatif presiden dalam memilih pembantunya.

"Presiden tetap berdaulat dan itu juga ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat itu. Beliau menyusun kabinet dengan diam, dengan sunyi, tetapi bisa menghasilkan sosok-sosok berkaliber nasional dan internasional sehingga kabinet disebut the dream team kabinet yang mampu menyelesaikan krisis dimensi saat itu," ujar Hasto.

Kedua, Hasto juga mencibir pernyataan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang ingin meminang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melanggeng di Pilgub DKI 2022.

Menurut Hasto, cara yang dilakukan oleh NasDem itu sangat jauh dari pola penyeleksian PDIP dalam memilih calon kepala daerah.

"Kalau bagi PDIP mendorong kepala daerah memang kami prioritaskan dari dalam kader partai sendiri. Itu yang kami dorong, tetapi kami juga punya instrumen untuk melihat respons dari masyarakat," ujarnya. 

Hasto mengatakan, PDIP sendiri membangun kader mulai dari tahap yang sangat awal. PDIP, kata Hasto, tak punya kebiasaan mengambil kader partai lain untuk direkrut ke PDIP.

"Kami menempatkan calon-calon kepala daerah sebagai proses kelembagaaan sistemik dari dalam partai melalui sekolah partai. Bukan dari dengan cara mengambil dari kader lain," tegas Hasto.