RADAR NONSTOP - Kursi MPR RI ternyata menjadi rebutan para parpol. Bukan hanya PKB dan Golkar, PDIP juga kebelet dengan kursi yang kini diduduki Zulkifli Hasan.
Sebelum PDIP, Gerindra kabarnya juga ngiler dengan kursi MPR. Partai besutan Prabowo ini bakal mengambil jatah MPR jika berkoalisi dengan Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tak melarang partai menempatkan kadernya di pucuk pimpinan lembaga perwakilan itu.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi Dibui, Kader PDIP: Kita Pesta Bung Leman Diborgol
Leman Selalu Lolos, Pernah Diperiksa KPK Kasus Suap Meikarta, Kini Diborgol Kejari Kabupaten Bekasi
“Bagi PDI Perjuangan memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR maka tidak boleh memiliki Ketua MPR. Tidak ada ketentuan di UU MD3 maupun Tata Tertib MPR. Artinya bebas saja, sepanjang nama tersebut terpilih di dalam sidang paripurna MPR,” kata Basarah di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7).
Wakil ketua MPR itu menambahkan, PDIP yang memiliki semangat gotong royong dan kebersamaan tentu ingin memegang etika politik. Artinya, jelas Basarah, partai berlambang kepala banteng itu menghormati pendapat yang mengatakan kalau jabatan ketua DPR sudah menjadi milik dari PDIP, maka posisi ketua MPR seyogianya menjadi milik parpol lain.
“Kami dalam posisi menghormati pandangan demikian, sekalipun tidak ada yang melarang PDIP jadi ketua MPR,” ujarnya.
Menurut Basarah, untuk proses selanjutnya tinggal melihat dinamika pemilihan pimpinan MPR nanti. Hingga saat ini, Basarah melihat parpol yang getol mengincar kursi ketua MPR adalah Golkar dan PKB.
Karena itu Basarah mengharapkan para pimpinan parpol dan fraksi di parlemen bisa segera melakukan lobi-lobi dan musyawarah. Harapannya, pengisian kursi pimpinan MPR bisa melalui musyawarah mufakat tanpa harus voting.
