Apa Kabar Kasus Dugaan Korupsi Proyek Gedung Mako Satpol-PP Kota Bekasi?

RADAR NONSTOP - Sudah hampir dua bulan tepatnya bulan Juni 2019 lalu, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung di bawah Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi ditangani Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Seperti yang diketahui, proyek pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD merupakan proyek Multi Years yang dimulai sejak 2017. Gelontoran dana yang dianggarkan APBD untuk pembangunannya sebesar Rp 67,5 miliar.

Menyikapi hal tersebut, Tohom Parlindungan, selaku pengamat kebijakan publik kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group) meminta agar Subdit Tipikor Polda Metro Jaya menunjukkan marwahnya selaku penegak hukum.

"Ada tidaknya kerugian negara dalam proyek Multi Years tersebut yang menggunakan APBD Kota Bekasi namun AJ, ER dan AR, tiga staf Dinas Perkimtan statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka tapi tak ditahan. Kenapa dan ada apa ini?," papar Tohom seraya bertanya, Kamis (18/7).

Apalagi, lanjutnya, penyidik Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perkimtan yang saat itu dijabat oleh Dadang Ginanjar, dan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

"Dipindahnya Dadang Ginanjar oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi ke Dishub menjadi pertanyaan. Sebab, gedung yang ditempati Dadang merupakan gedung yang sedang diusut oleh Polda terkait kasus proyek Multi Years. Untuk itu, Polda harus mampu mengungkap aktor intelektualnya," tegas Tohom.

Sayangnya, saat dikonfirmasi lewat telpon selular, Dadang Ginanjar tidak memberikan respon apapun sampai berita ini diturunkan.