Guru dan Kepsek Swasta Unjukrasa ke Kantor Walikota Bekasi, Ini Tuntutannya

RADAR NONSTOP - Kantor Walikota Bekasi digerudug para guru dan kepala sekolah swasta tingkat SMP dan SMA.

Kedatangan mereka yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Kota Bekasi dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) untuk melakukan aksi unjukrasa, Selasa (16/7).

Para guru swasta itu memprotes soal penambahan unit sekolah baru (USB)  pada PPDB 2019. Mereka juga memprotes Walikota Bekasi Rahmat Effendi, karena dinilai menyalahi aturan yang mencampuri wewenang alih kelola SMA/SMK yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Barat.

“Dengan adanya penambahan unit sekolah baru ini, maka yang menderita adalah sekolah swasta. Akibatnya sekolah swasta kekurangan siswa," kata salah satu orator saat menyampaikan keluhannya dengan bantuan pengeras suara.

Para pengunjukrasa juga menyesalkan kebijakan terkait PPDB ada diskriminatif yang dilakukan oleh Walikota Bekasi.

"Kebijakannya itu, jelas sangat menyudutkan sekolah swasta," ucapnya.

Ini tuntutan para guru di tingkat SMP dan SMA swasta:

1. Menolak pendirian unit sekolah baru di Kota Bekasi tanpa melalui kajian dan persiapan sarana prasarana yang memadai.
2. Menolak intervensi Walikota Bekasi terkait kebijakan terhadap SMA/SMK Negeri yang dialihkelolakan ke Provinsi

3. Menuntut Walikota Bekasi bertindak adil dalam melindungi hak- hak sekolah swasta dalam hal PPDB.
4. Sekolah swasta siap mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Bekasi tanpa adanya dikotomi negeri dan swasta.

5. Stop paradigma menfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat dengan membangun sekolah negeri baru, bangun paradigma baru.