Amung Sutisna: Duet Kepemimpinan Politisi-Birokrat Ideal Pimpin Kab. Bekasi
RADAR NONSTOP - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi resmi menutup pendaftaran bakal Calon Wakil Bupati Bekasi, Selasa (2/7) lalu.
Sebanyak 18 orang terdiri dari 9 politisi, 2 birokrat, 2 mantan birokrat, 2 kepala desa, 1 pengusaha dan 2 wiraswasta ikut ambil bagian dalam pencalonan Wabup Bekasi.
Mereka ini bakal bersaing mendampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sisa masa jabatan 2017-2022.
Lantas, sosok seperti apa yang pantas mendampingi Eka Supria Atmaja?
Tokoh masyarakat Cikarang Utara, Amung Sutisna menilai, duet kepemimpinan politisi-birokrat cukup ideal untuk memimpin Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, politisi-birokrat dinilai sebagai kombinasi yang tepat antara politisi yang memiliki dukungan mesin partai dengan birokrat yang memahami seluk beluk pemerintah dan cenderung lebih dikenal masyarakat.
"Jika Kabupaten Bekasi ingin maju, sebaiknya Bupati Eka Supria Atmaja harus didampingi wakil bupati dari birokrasi yang memiliki kinerja dan latar belakang lapangan yang populer dan akseptabilitasnya bagus," ujar Amung, Kamis (4/7).
Memurutnya, ada beberapa alasan mengapa birokrat dinilai tepat mendampingi politisi di Kabupaten Bekasi. Salah satunya kata dia, adalah latar belakang sosok birokrat memiliki kemampuan memahami aspirasi masyarakat tentang kemajuan dan pelaksanaan pembangunan.
"Birokrat adalah orang yang langsung terjun dalam pelaksanaan pembangunan, jadi dia yang tahu bagaimana persepsi masyarakat. Demikian pula dari calon yang berlatar belakang pengusaha, maupun birokrasi sendiri yang perlu menggandeng orang partai," cetusnya.
Selain menyoroti pentingnya kombinasi yang tepat untuk memimpin Kabupaten Bekasi, Amung Sutisna yang merupakan Ketua Umum PSSI Kabupaten Bekasi juga menyoroti munculnya calon wakil bupati dari luar Bekasi.
Amung menolak tegas kehadiran kandidat tersebut. Alasannya, dia mengaku khawatir cawabup dari luar Bekasi tidak memiliki komitmen ke-Bekasi-an.
"Seorang pemimpin dituntut memiliki nilai-nilai kepemimpinan kultural, yaitu kepemimpinan yang bekerja atas kesadaran nilai-nilai budaya. Masih banyak putra-putri Bekasi yang kreatif dan inovatif untuk membangun Kabupaten Bekasi," beber Amung.
Disinggung soal pandangan bahwa wakil bupati harus memiliki latar belakang Nahdatul Ulama (NU) mengingat Kabupaten Bekasi merupakan basis NU yang cukup kuat, pengurus Kadin ini berpendapat, saat ini pandangan tersebut tidak lagi berlaku di daerah yang terkenal dengan industri terbesar di Asia ini.
Amung meyakini, siapa pun yang berani maju sebagai calon Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi hampir pasti memiliki kedekatan hubungan dengan NU.
"Apakah kader NU, pengurus NU atau bukan saat ini di Kabupaten Bekasi tidak signifikan. Karena kita meyakini siapa pun yang berani menjadi calon wakil bupati sudah pasti dirinya adalah orang NU, kader NU, atau keturunan orang NU," ujarnya.