RADAR NONSTOP - Proses Open Bidding atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara Eselon II pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi ditargetkan akan selesai pada Agustus 2019 ini.
Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Agus Budiono mengatakan, pihaknya belum berani menjelaskan jabatan eselon II mana saja yang akan dilelang karena pihaknya khawatir akan ada mutasi rotasi kembali.
"Prosesnya masih pemeriksaan administrasi, untuk yang dilelang gambarannya masih kosong," ujarnya kepada wartawan, Senin (1/7).
Ditambahkan Agus, dalam open bidding itu pihaknya sudah sesuai aturan. Yang mana diamanatkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tahapan lelang jabatan ini, Kita sudah mengacu pada PP Nomor 11," paparnya.
BCW: Harus Transparan
Terpisah, Sekretaris Bekasi Corruption Watch (BCW), Rochmatillah berharap agar open bidding tersebut dilakukan secara transparan.
"Iya dong, open bidding harus transparan demi membuahkan hasil yang terbaik. Pejabat yang terpilih harus bisa membangun Kabupaten Bekasi di bidangnya masing-masing," tandasnya.
Soal tes kesehatan, lanjut dia, pihaknya meminta agar pihak panitia seleksi (Pansel) menunjuk pihak rumah sakit atau dokter yang berkompeten dalam melakukan tes kesehatan tersebut.
Tes kesehatan menurutnya, bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan fisik calon pejabat pimpinan pratama tersebut.
"Menurut saya, RS Hasan Sadikin maupun RSPAD bisa menjadi rumah sakit rujukan untuk melakukan tes kesehatan calon pejabat eselon II tersebut," ujarnya.
Diketahui, saat ini jabatan yang kosong yaitu kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, kepala Satpol PP, Kepala Dinas Damkar dan Kepala Dinas PUPR.