Usman Priyanto: Ada Atau Tidak Wabup Bekasi, Regulasi Pembangunan Tetap Berjalan
RADAR NONSTOP - Hiruk pikuk proses pencalonan Wakil Bupati Bekasi hingga kini semakin memanas. Komunikasi politik pun sudah mulai dilakukan oleh masing-masing kandidat.
Baik komunikasi politik terhadap partai politik pengusung, hingga pendukung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Bekasi.
Di mana proses demi proses dilakukan melalui panitia pendaftaran dengan waktu yang cukup panjang. Hal itu disampaikan langsung oleh Usman Priyanto, pengamat politik yang juga warga Kabupaten Bekasi kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Kamis (27/6).
"Para Calon Wakil Bupati (Cawabup) dengan tim terbaiknya sibuk melakukan loby-loby politik melalui darat dan udara. Sementara kondisi Kabupaten Bekasi saat ini sangat memprihatinkan. Bekasi bukan daerah yang bisa dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan partai politik baik Pusat maupun Daerah," ungkap putra daerah Bekasi ini dengan tegas.
Apalagi, lanjut Usman, penyerapan anggaran baru mencapai 12,5 %, masih jauh sekali, begitu juga dengan Dewan Kabupaten Bekasi, yang harus fokus pada akhir masa jabatan mereka yang sebentar lagi sudah tidak lagi menjadi anggota dewan, khususnya yang tidak terpilih lagi. Seharusnya lanjut Usman, di masa akhir jabatannya, mereka fokus dengan PR-PR yang belum tuntas, jangan berpikir tentang proses pemilihan Wakil Bupati. Sebab, kata dia, masih banyak yang harus dibenahi.
"Ada atau tidak adanya Wakil Bupati Bekasi, regulasi pembangunan tetap berjalan. Karena sejatinya, Wakil Bupati tidak punya kebijakan strategis terhadap regulasi pembangunan selagi masih ada Bupati," ujarnya.
Konsep Pembangunan
Sementara, sambung Usman, para calon Wakil Bupati seharusnya membuat konsep tentang regulasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi terkait pembangunan daerah dari semua sektor untuk melihat sejauh mana kemampuan berpikir para calon kandidat terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi saat ini, untuk bisa berjalan dengan pola pemikiran Bupati yang ada.
"Setelah gelombang besar yang menimpa Kabupaten Bekasi terkait kasus Meikarta, harusnya Pemkab Bekasi menjadi lebih baik lagi. Apalagi sudah menggunakan slogan Bekasi Bersih Bekasi Baru," terangnya.
Menurut Usman, jangan sampai para kandidat Wakil Bupati Bekasi tidak memahami kondisi saat ini. Begitu banyak PR yang harus diselesaikan terhadap regulasi birokrasi dan pembangunan.
"Jangan hanya berpikir dan berkeinginan yang kuat untuk menjadi Wakil Bupati Bekasi, sehingga dengan kekuatan apapun mereka lakukan tanpa harus memahami kultur masyarakat Bekasi. Jadi, lebih baik enggak ada Wakil Bupati karena ada atau tidak ada, regulasi Pemerintahan dan regulasi pembangunan tetap berjalan, tinggal dukungan parlemen dan masyarakat Bekasi di dalam mendukung setiap kebijakan Bupati," terang Usman.
Masih kata Usman, Bupati Bekasi bersama seluruh perangkatnya, agar mampu dan serius membuat Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik lagi dengan konsekwensi slogan Bekasi Baru Bekasi Bersih