KPK dan BPK Didesak Audit
FMBS: Ada Dugaan Cashback di KS Berbasis NIK TA 2017-2018
RADAR NONSTOP - Menyikapi wacana pengintegrasian Kartu Sehat Bekasi berbasia NIK ke BPJS Kesehatan yang telah diusulkan melalui Pansus 31 pada Rapat Paripurna beberapa pekan lalu di Gedung DPRD Kota Bekasi, Firdaus, Ketua Forum Masyarakat Bekasi Sehat (FMBS) angkat bicara.
Menurut dia, KS berbasis NIK adalah proyek bahan politik Walikota Bekasi.
"Padahal, Kartu Sehat Berbasis NIK Program dari tahun 2017 yang sempat digaung-gaungkan pada saat masa Kampanye Walikota Bekasi Rahmat Effendi, yang katanya sebagai program unggulan sekaligus sebagai kebanggaan masyarakat Kota Bekasi, namun kenapa di tahun 2019 ini ada perubahan dan menjadi BPJS? Jelas ini mengganjal di hati kami. Sebab, semua masyarakat Kota Bekasi sudah menikmati KS-NIK," tegas Firdaus kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Selasa (25/6).
Jadi, kata Firdaus, wajar kalau pihaknya menilai bahwa program KS berbasis NIK adalah proyek bahan politik Walikota Bekasi.
"Anehnya, saat ini malah Legislatif meminta agar semua masyarakat Kota Bekasi memahaminya bukan malah melakukan audit anggaran KS-NIK. Sebab, ada dugaan Cashback di mata anggaran KS Berbasis NIK. Untuk itu, kami mengharapkan kepada Wakil Rakyat yang terpilih untuk periode 2019-2024 sebagai PR mengkaji sekaligus mengaudit anggaran KS-NIK untuk tahun anggaran (TA) 2017-2018," imbuhnya.
Persoalannya, lanjut Firdaus, Pemerintah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018 mengalami defisit anggaran yang jumlahnya fantastik.
"Untuk itu kami meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk melakukan audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis NIK dari tahun anggaran 2017 sampai 2018. Jujur kami juga menyesalkan tidak adanya tindaklanjut dari BPK di dalam menyikapi defisit anggaran Pemkot Bekasi TA 2018. Namun anehnya di tahun 2019 ini Kota Bekasi bisa meraih WTP," tegas Firdaus.
Seperti yang diketahui, Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan anggaran untuk biaya KS-NIK sebesar Rp 180 miliar pada APBD Kota Bekasi 2018. Namun untuk 2017 patut dipertanyakan.