DPD Warga Jaya Kab. Bekasi Ajak Masyarakat Tolak 'People Power'
RADAR NONSTOP - DPD Warga Jaya Indonesia (WJI) Kabupaten Bekasi mengajak masyarakat untuk menolak dan tidak terlibat wacana gerakan 'people power' yang rencananya akan digelar 22 Mei 2019 mendatang.
"Gerakan people power sebenarnya sudah dilakukan saat Pemilu 17 April 2019 lalu. Kami mengajak masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menolak gerakan people power tersebut, karena dinilai lebih banyak mudaratnya," kata H. Obing Fachrudin, Ketua DPD WJI Kabupaten Bekasi, kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Sabtu (18/5).
Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat aksi pengerahan massa, dalam rangka menolak hasil pemilu. Sebab, people power yang digaungkan untuk menolak hasil pemilu itu, mencerminkan ketidakdewasaan.
“Demi menjaga kondusifitas keamanan, kami berharap jaga kerukunan serta kedamaian dalam persatuan untuk menjaga keamanan di NKRI ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai warga negara yang baik, seharusnya punya sikap siap kalah dan siap menang. Bagi masyarakat, percayakan hasil pemilu pada lembaga penyelenggara yang sah, yaitu KPU.
“Jangan sampai, gara-gara pemilu, bangsa kita terpecah belah. Mari kita tunggu saja hasil keputusan KPU. Kita harus bijak menyikapinya, jangan sampai terpancing,” tambahnya
Dikatakan, di Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini telah dilakukan dengan aman dan nyaman. Hajat politik ini kata Obing, sudah berlangsung dengan aman, sehingga pihaknya menginginkan kondisi Kabupaten Bekasi terus terjaga.
"Kita harus terus menjaga situasi Kabupaten Bekasi agar aman dan nyaman," ujarnya.
Dia menambahkan, masyarakat hendaknya bersabar untuk menunggu pengumuman hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dalam waktu dekat ini.
“Kami mengajak masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menolak wacana people power karena ini dapat mengancam keutuhan NKRI dan masuk dalam tindakan makar,” tegasnya.
"Tidak ada people power. Semua harus sepakat untuk menjaga kebersamaan dan kondusivitas demi menjaga keutuhan NKRI," pungkasnya.