Diduga Tak Maksimal
Pengaspalan di Depan Kantor Camat Cibitung Lemah Pengawasan?
RADAR NONSTOP - Proyek pengaspalan di depan Kantor Camat Cibitung sepanjang 200 meter dengan ketebalan 5 sentimeter disinyalir lemah pengawasan.
Pasalnya, pada pelaksanaan proyek APBD Kabupaten Bekasi 2019 itu disinyalir tidak ada pelaksana, konsultan dan pengawas yang ditunjuk oleh pemberi pekerjaan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi.
Hal itu lantaran, diduga tak satu pun dari pelaksana, konsultan dan pengawas tidak bisa ditemui di lokasi untuk dikonfirmasi.
Menurut Topan, Kepala Kuli yang melaksanakan proyek tersebut, sebenarnya pelaksana ada, tapi entah ke mana, dirinya tidak mengetahui lagi.
Bahkan dia mengakui, tidak ada pengawas dan konsultan. "Enggak tahu ke mana, sejak tadi enggak ada," terang Topan di lokasi, Rabu (8/5).
Pantauan RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), pengaspalan yang dilakukan pihak rekanan diduga hanya ketebalan 3 sentimeter. Selain itu, tidak ditemukan papan informasi proyek di sekitar lokasi pengaspalan.
Sementara itu juga terlihat, tidak disiapkannya air untuk pengerasan pengaspalan tersebut. Bahkan pihak pekerja terlihat mengambil air dengan memakai ember dari selokan yang ada di lokasi.
Sekretaris Bekasi Corruption Watch (BCW) Rochmatillah mengaku sangat menyayangkan tidak adanya pelaksana, pengawas dan konsultan di lokasi pengaspalan tersebut.
"Ini kan proyek pengaspalan untuk masyarakat yang memakai APBD, bukan untuk pribadi, sehingga harus benar-benar dilakukan dan diawasi dengan sebaik-baiknya," tandas Richmatillah.
Dia menambahkan, saat melakukan pengerasan aspal, seharusnya memakai wales yang berbobot di atas minimal 1,2 ton bukan wales tangan. Selain itu, kata dia, sebelum melakukan pengaspalan, diduga tidak dilakukan pembersihan (sanitasi). Hal itu dilakukan agar aspal tersebut lebih melekat dengan dasar coran yang ada.
Ketika hendak dikonfirmasi, Camat Cibitung H. Hasan Basri tidak berada di kantornya. Menurut salah satu stafnya, apabila ada proyek APBD Kabupaten Bekasi di wilayahnya, pihak kecamatan tidak pernah diberitahu apalagi ikut terlibat.
"Kita di Kecamatan enggak pernah tahu Bang," ujarnya seraya meminta identitasnya dirahasiakan.