KPK Diminta Soroti Kinerja BUMD milik Pemkab Bekasi, BPK Lakukan Audit Keuangan
RADAR NONSTOP - Sejumlah pihak menduga-duga kalau ruginya perusahaan BUMD milik Kabupaten Bekasi bukan persoalan kinerja saja, melainkan ada dugaan praktik korupsi yang masif dan terjadi di sana.
Selain itu, diduga menjadi dapur para elit Partai politik dan sudah bukan lagi menjadi rahasia umum masyarakat Bekasi.
Ajon Borromeu, salah seorang warga Bekasi mengatakan, kalau perusahaan milik Pemkab Bekasi seperti PDAM Tirta Bhagasasi dan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Persero) yang bergerak di bidang energi, minyak dan gas bumi, infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa diduga tidak bisa lepas dari unsur bagi-bagi jatah di internal para elit partai politik, oknum pimpinan perusahaan hingga jajaran Direksi.
"Jadi, wajar jika diduga keuangan di PDAM Tirta Bhagasasi dan PT BBWM bobrok, sehingga berdampak tidak maksimal memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Bekasi dan Negara," beber Ajon yang juga selaku Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kota Bekasi kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Jumat (15/3).
Untuk itu, lanjut Ajon, pihaknya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun gunung dan menyoroti kinerja BUMD tersebut. Pihaknya juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut andil melakukan audit keuangan.
"Sebab, kalau terus dibiarkan, selain masyarakat dan Pemerintah Daerah, Negara juga akan terus dirugikan," tegasnya.
Terpisah, Ketua Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Bekasi (HMPB), Dwi Prayoga mengatakan, perusahaan BUMD Bekasi diduga tidak bisa dilepaskan dengan praktik kolusi.