Cikeas Hingga Cileungsi Dikuasai, Demul Sebut Bekasi Marak Mafia Sungai

RN - Mafia tanah ada di mana-mana. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kaget karena banyak sungai di tanah pasundan dikuasai oleh oknum. 

Politisi Gerindra yang biasa disapa Demul ini menyatakan terdapat sejumlah sungai di Provinsi Jawa Barat yang memiliki dokumen berupa surat hak milik (SHM) seperti di Sungai atau Kali Bekasi hingga Sungai Cikeas.

Dia menyebut adanya surat kepemilikan terhadap daerah sungai tersebut mengakibatkan upaya normalisasi sungai terkendala.

BERITA TERKAIT :
Pondok Gede Kota Bekasi Bakal Jadi Langganan Banjir?

---

Hujan Rendah Tapi Kota Bekasi Kelelep, Inilah Tamparan Buat Para Pejabat

---

"Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran 500 miliar sebenarnya enggak mesti karena proyeknya sudah ada tapi tidak berjalan," kata Demul dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71 pada Selasa (11/3).

"Dikarenakan daerah aliran sungainya sepanjang Sungai Bekasi dan sungai Cikeas serta Sungai Cileungsi tanahnya sudah bersertifikat untuk itu harus dituntaskan," sambungnya.

Tak hanya itu, Demul juga menyebut surat hak milik tersebut juga dimiliki oleh sejumlah perorangan dan perusahaan di Kali Bekasi daerah Babelan.

Demul mengaku miris lantaran daerah yang sempat dilanda banjir dahsyat tersebut sebelumnya ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Oke sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan sungai juga disertifikatkan," tutur dia.

Kendati demikian, Demul meminta dinas dan instansi terkait tidak takut kepada para pihak pemilik SHM sungai tersebut. Ia meminta mereka tetap melakukan normalisasi sungai. "Jalan terus pak paling disomasi," ujar dia.

Banjir besar yang terjadi di Bekasi disebabkan meluapnya beberapa sungai atau kali. Ribuan rumah terendam banjir akibat luapan air.

Taubat Ekologi

Demul juga meminta agar ada taubat ekologi untuk menghentikan bencana yang terjadi berulang dengan skala yang semakin membesar. Menurutnya, kerusakan lingkungan sudah begitu parah di Jabar dengan banyaknya alih fungsi lahan.

"Munculnya surat-surat kepemilikan atas tanah dari gunung, sungai, sampai laut yang seharusnya menjadi kepentingan bersama. Memperbaiki pola hidup masyarakatnya untuk tidak lagi merusak, terutama sungai," kata Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3/2025).

Saat ini, kata dia, di Jawa Barat berbagai pihak cenderung menyudutkan sungai dan menjadikannya pembuangan rasa kebencian, padahal sungai dibutuhkan. 

Hal ini, lanjut Dedi, tidak sesuai dengan filosofi masyarakat Jawa Barat yang memiliki karakteristik yang lekat dengan air dengan bukti banyak penamaan daerah yang diawali dengan Ci yang diambil dari kata Cai atau air dalam Bahasa Indonesia.

"Saat ini, bukan hanya laut yang disertifikat. Daerah aliran sungai itu sudah bersertifikat. Gunung-gunung sudah banyak yang bersertifikat. Ini harus segera dibenahi. Padahal, filosofi masyarakat Jawa Barat itu air," ujarnya.

Atas banyaknya kegiatan alih fungsi lahan dan munculnya sertifikat tanah yang tidak sesuai peruntukan dengan banyaknya perubahan yang diarahkan untuk kepentingan komersial pihak-pihak tertentu, Dedi menyebut banjir terjadi di beberapa daerah, yakni Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, hingga menyebabkan total kerugian Rp3 triliun. 

"Nanti kita audit, kalau menurut saya lebih dari Rp3 triliun, ini bukan hanya kerugian yang diderita warga, tapi juga recovery yang dilakukan pemerintah, dan ini jelas mahal," kata Dedi.

Karena itu, Dedi menekankan bahwa setiap pihak jangan suka melihat sudut pandang dalam ekonomi, khususnya pendapatan.

"Makannya kalau pembangunan itu jangan suka melihat sudut pandang ekonomi, pendapatannya memang berapa dari wisata di Puncak. Tapi, lihat dampaknya yang ditimbulkan dari sebuah keputusan," ucapnya.

Kemudian, para bupati serta wali kota harus segera mengevaluasi tata ruangnya secara bersama, karena Jawa Barat sudah tidak pantas ada musibah, karena sistemnya dan alamnya sudah bagus. 

"Enggak pantas, kenapa? Karena sistemnya sudah bagus, alamnya sudah bagus. Ketidakpantasan ini disebabkan karena melaksanakan perencanaan pembangunan, tata ruangnya dilakukan secara ugal-ugalan, melawan prinsip-prinsip alam," katanya.

Demul mengatakan dalam pekan ini Pemprov Jabar akan membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan angkatan tiga matera, yakni Angkatan Darat, Laut dan Udara. 

"Nah, saya akan bikin MoU, seluruh angkatan ini nanti akan bekerja sama dalam menjaga hulu sungai, daerah aliran sungai, muara sungai sampai laut, udara. Itu melakukan pantauan," tuturnya.